JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengakui dirinya telah memberi pandangan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno terkait pernyataannya yang dinilai menyinggung perasaan masyarakat Indonesia.

“Tentu Presiden sudah memberikan suatu nasehat kepada Menkopolhukam. Saya juga sudah memberikan pandangan kepada Pak Tedjo,” kata Jusuf Kalla, Selasa (27/1).

Tedjo sebelumnya menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kekanak-kanakan karena mengerahkan massa pendukung. Ia juga menyebut massa yang mendukung KPK tersebut merupakan “rakyat nggak jelas”. Bahkan, akibat hal tersebut Ketua Azas Tigor Nainggolan dari Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Forum Warta Kota (Fakta) melaporkan Menteri Tedjo ke Bareskrim Mabes Polri kemarin.

Kalla mengatakan dirinya memberi pandangan agar Tedjo untuk hati-hati dalam berbicara, dan diminta tidak menggunakan istilah yang tak sesuai, sehingga dapat menuai kritik dari masyarakat. Sekalipun sejumlah masyarakat minta agar Presiden Joko Widodo memecat Menkopolhukam Tedjo, Wapres menilai hal tersebut tidak perlu dilakukan sekalipun masa pemerintahan Jokowi-JK hampir 100 hari.

Kalla juga menilai bahwa, evaluasi kabinet tidak harus dilakukan menjelang 100 hari pemerintahan, melainkan bisa dilakukan Presiden kapan pun. “Belum, masa 100 hari langsung pergantian menteri. Kalau memang harus diganti tak perlu menunggu 100 hari,” kata Kalla.

Dikatakan Wapres, para menteri selama ini sudah menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan arahan yang sebelumnya diberikan oleh Presiden. Para Menteri, kata Wwapres, selama ini juga tidak banyak berada di kantor dan terus turun ke lapangan untuk meninjau kondisi sebenarnya di masyarakat.

“Hari ini sebenarnya saya akan rapat soal listrik. Tapi ternyata para menteri terkait sedang ke lapangan untuk bekerja sehingga rapatnya tak jadi. Baguslah itu,” kata Kalla.(bhc/yun)