Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Korea Utara
Cina Berlakukan Sanksi Dagang terhadap Korea Utara
2017-09-25 08:47:21
 

 
CINA, Berita HUKUM - Cina menerapkan sejumlah sanksi dagang terhadap Korea Utara dalam wujud pembatasan pasokan bahan bakar minyak dan penghentian pembelian tekstil.

Langkah pembatasan pasokan BBM, sebagaimana dipaparkan Kementerian Perdagangan Cina, akan mulai berlaku pada 1 Oktober mendatang. Adapun pembatasan gas alam cair langsung diterapkan.

Sanksi Cina ditengarai akan semakin mencederai ekonomi Korut mengingat negara tersebut juga sedang dilanda beragam sanksi negara-negara Barat.

Seberapa besar volume perdagangan antara kedua negara, dan seberapa besar jumlah tersebut berkurang akibat sanksi Cina, belum diketahui.

Namun, penghentian pembelian tekstil- yang merupakan ekspor terbesar kedua Korea Utara-diperkirakan akan merugikan Pyongyang sebesar lebih dari US$700 juta atau Rp9,3 triliun per tahun.

Pyongyang, korutHak atas fotoAFP
Image captionHarga bensin meningkat di Pyongyang.

Bagi Korut, Cina merupakan mitra dagang paling penting dan sumber pendapatan utama. Untuk keperluan bahan bakar minyak, misalnya, Korut mengandalkan kiriman dari Cina.

Kantor berita AFP melaporkan harga bensin di Pyongyang telah naik sekitar 20% selama dua bulan terakhir.

"Kemarin harganya (setara dengan) Rp25.200. Hari ini US$26.600. Saya menduga harga akan naik lagi dalam waktu dekat," kata seorang petugas SPBU di Pyongyang.

Cina dan Rusia semula menolak usulan Amerika Serikat untuk menghentikan ekspor minyak ke Korut, namun belakangan sepakat untuk membatasinya. Sanksi terhadap Korea Utara diterapkan setelah Pyongyang menguji coba nuklir bulan ini.

Pada Kamis (21/09), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan sanksi-sanksi baru terhadap para individu dan perusahaan yang menjalin usaha dengan Korea Utara untuk "memutus sumber-sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai usaha Korea Utara mengembangkan senjata paling mematikan yang pernah dikenal oleh manusia".

Sektor-sektor yang dijadikan sasaran adalah industri tekstil, perikanan, teknologi informasi dan manufaktur.(BBC/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Korea Utara
 
  Korea Utara Biayai Program Rudal Nuklir Triliunan Rupiah dari Pencurian Kripto
  Tembakan Rudal Korea Utara ke Arah Jepang, 'Apa maunya Kim Jong-un?'
  Kim Jong-un Muncul di Depan Umum di Tengah Spekulasi tentang Kesehatannya, Ungkap Media Korut
  Korea Utara: Pyongyang 'Luncurkan Rudal dari Kapal Selam', Melesat Sejauh 450 Km
  Korea Utara Tolak Perundingan Damai dengan Korea Selatan
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?

Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja

Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2