JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi mendesak pembatalan Omnibuslaw terus meluas. Buruh, Mahasiswa, Pelajar dan elemen masyarakat lainya turun kejalan pasca Undang-Undang kontroversial tersebut disahkan. Aksi tersebut digelar sejak tanggal 6 Oktober hingga puncaknya pada hari ini Kamis (08/10).

Alih-alih mendengarkan aspirasi Rakyat dengan dengan menerbitakan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ( Perlu) Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto justru menuding aksi tersebut dibiayai atau disponsori pihak tertentu seperti dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV seperti dikutip Kamis (8/10), mengaku tahu pihak-pihak yang membiayai aksi demo itu.

"Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (dibalik) demo itu. Kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya," ucapnya.

Pernyataan tersebut sontak dibantah oleh pihak buruh. Menurut pendapat salah seorang buruh, justru sebaliknya. Menurutnya buruh tahu siapa sponsor dibalik lancar jayanya proses penyusunan Omnibus Law tersebut.

"Ditengah pandemi, tidak ngurusin pandemi, tapi ngurusin omnibuslaw yang kontroversial, kejar tayang, untuk investor, demi investasi, (pandemi dikesampingkan), dan mereka dari awal sudah tau, sebelum ada covid, omnibus sudah di lawan, tapi mereka tetap saja memaksankan untuk di sah kan. Lalu membuat skenario Membuat klaster baru minimal laku lah masker SNI, atau rapid test" ujar Hendra, buruh yang ikut ambil bagian dalam aksi demo Batalkan Omnibus Law.

Sementara Presiden KSPI Said Iqbal juga langsung bereaksi keras. Menurutnya, Airlangga harus mempertanggungjawabkan pernyataannya dengan bukti.

"Mungkin yang perlu dicatat dalam kaidah ilmu hukum, kalau orang belajar ilmu hukum, saya diajarin sama teman-teman yang di LBH buruh, dalam kaidah ilmu hukum, siapa yang nuduh dia harus membuktikan. Itu sudah ilmu hukum. Jangan kita yang ditunjuk kita disuruh buktikan," kata Said Iqbal

Menurutnya, Airlangga harus mempertanggungjawabkan pernyataannya dengan bukti. "Betul sekali, siapa yang menuduh maka dia harus membuktikan," sebutnya.

Dia menjelaskan serikat pekerja terbuka dan jelas siapa yang bertanggung jawab dalam aksi mogok para buruh. Dia juga menepis ada yang membayar para peserta aksi yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, aksi dilakukan karena mereka merasa terpanggil.

"Kalau KSPI, KSPSI Andi Gani, 32 federasi yang tergabung, kita menyatakan terbuka, nggak ada yang sembunyi-sembunyi. Kan jelas siapa yang bertanggung jawab dalam aksi mogok ini. Tentang biaya tanya saja sama anggota, mereka masa depannya terancam kok 30-40 tahun. Nah karena keterpanggilan itulah," tambahnya.(kspi/bh/sya)