JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terciptanya sinergi antara Polri dan aparat keamanan lainnya. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya Nota Kesepahaman antara Polri dan TNI Nomor B/2/2018 dan Nomor Kerma/2/I/2018 yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Nota kesepahaman tersebut dilakukan untuk menyongsong tiga kegiatan besar yang akan berlangsung dalam tahun 2018 di Indonesia, yaitu Pilkada, Asian Games, dan Pertemuan World Bank yang akan dilaksanakan di Bali," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat memberikan kuliah umum tentang 'Strategi Kerja Sama Legislatif dan Polri dalam Harkamtibnas', pada Sespimen Polri Dikreg ke-58 TA 2018, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/6).

Tak hanya menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, politisi Partai Golkar itu menjelaskan DPR RI juga menjalankan fungsi anggaran dengan meningkatkan anggaran Polri untuk Tahun 2018 menjadi sebesar Rp95 triliun. Jumlah tersebut naik dua kali lipat lebih jika dibandingkan dengan anggaran yang diterima Polri pada tahun 2014 sebesar Rp43 triliun.

"Persetujuan DPR bagi peningkatan anggaran Polri pada tahun 2018 bukan tanpa sebab. DPR menilai Polri membutuhkan dana yang besar untuk bisa lebih optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. DPR juga memperhatikan asumsi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bagi Polri selama 4 tahun berturut-turut. Prestasi ini harus terus dipertahankan oleh Polri," pungkas Bamsoet.(jay/sf/DPR/bh/sya)