JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait bentrokan antara pengunjuk rasa dan militer di Mesir yang menewaskan ratusan orang pendukung Presiden Mesir terguling Mohammad Mursi beberapa waktu lalu, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq meminta aspirasi masyarakat mesir yang menginginkan hasil Pemilu Demokratis itu tidak dinodai.

Mahfudz juga meminta pihak militer harus menarik diri secara total dari panggung politik di Mesir termasuk menghentikan semua aksi-aksi kekerasan bersenjata secara sistem.

“Respon dunia sekarang ini yang cukup keras terhadap Mesir yang membuat rezim militer tidak bergeming, salah satu langkah konkrit adalah seperti yang saya usulkan beberapa waktu lalu, Indonesia menarik Dubesnya, kemudian Presiden berkonsultasi dengan Dubes mengenai situasi mutakhir di Mesir dan bagaimana menyikapinya,” kata Mahfudz usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan acara Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2014, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat pekan lalu (16/8).

Penarikan Dubes ini, menurut Mahfudz, tidak akan banyak berpengaruh terhadap urusan-urusan perlindungan WNI karena secara teknis sudah banyak pejabat di sana, tetapi ini memberikan sinyal politik penting. Karena posisi Indonesia di mata mesir itu sangat kuat dan sangat dihargai.

“Sehingga menurut saya jika ada satu terobosan politik yang dilakukan oleh Indonesia ini akan mampu memberikan tekanan, siapapun pihak di Mesir untuk kembali memulihkan situasi kondisi di sana,” jelas Mahfudz.

Mahfudz menjelaskan bahwa sudah ada upaya-upaya melakukan komunikasi termasuk apeal kepada lembaga-lembaga multilateral, tetapi secara bilateral belum nampak. Komunikasi selama ini baru dilakukan di level legislatif.

“Pimpinan DPR saya hargai sudah berkunjung, Komisi i sebelumnya juga sudah pernah berkunjung. Mereka membutuhkan penguatan dari Indonesia terhadap proses demokrasi yang terjadi di sana,” tegas politisi PKS.

“Kita waktu itu bertemu dengan parlemen, semuanya sepakat bahwa proses transisi ini harusdi perkuat,” tambahnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka menyatakan bahwa himbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait insiden di Mesir, yang menghimbau agar tidak terjadi pelanggaran kemanusiaan.

Menurutnya, pemerontah Indonesia belum berani mengambil sikap. “Posisi politik, kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif bukan berarti kita tidak berani mengambil sikap,” tegas Rieke.

“Pada point-point tertentu apapun alasannya, pemberangusan terhadap kemanusiaan itu tidak dibenarkan. Indonesia harus berani mengambil sikap,” jelas Rieke.(sc/dpr/bhc/rby)