JAKARTA, Berita HUKUM - DPR meminta pemerintah untuk memperkuat tenaga diplomat di luar negeri. Terutama di negara yang sorotannya sangat miring terhadap kondisi Indonesia, termasuk negara yang mempunyai pengaruh besar dalam percaturan dunia.

“Seperti negara Amerika Serikat (AS) dimana kongres begitu kuat perannya, sehingga banyak masalah yang ada dalam negeri Indonesia disorot dan dibahas di sana. Namun, hal itu seakan-akan kurang ditangkal oleh diplomat kita, karena terbatasnya tenaga di sana,” kata anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya di DPR Jakarta, Selasa (12/3).

Kedutaan Besar Indonesia di AS misalnya, hanya menempatkan satu diplomat yang ditugasi melobi Kongres AS. Padahal, isu Indonesia yang dibahas mereka cukup banyak. Namun, Indonesia sering menganggap itu bukan hal yang penting.

Bila dibandingkan dengan negara tetangga, Singapura yang menempatkan lima diplomat di Kongres AS, sementera Cina sedikitnya 12 diplomat. “Kalau kita melihat geografi dan demografis, maka jumlah diplomat kita jumlahnya tidak boleh kalah, khususnya dengan negera tetangga Singapura tersebut,” katanya.

Menurut Tantowi, pemerintah harus menangkap bagaimana paradigma AS tentang Indonesia. Demikian pula dengan Negeri Belanda, Inggris dan sebagainya. Dcontohkan isu Papua, dimana oleh individu maupun Ormas menjadi isu dunia. "Bahkan dalam beberapa saat yang lalu kami mengadakan Raker, Kepala BIN menyebutkan beberapa tokoh separatis Papua berkeliaran di luar negeri, Eropa dan Amerika Serikat," katanya.

Mereka menyebarkan film pelanggaran HAM di Papua dan terus diputar dimana-mana. Bahkan, baru-baru ini pembantaian WNI pada saat G30S/PKI juga diputar. Isu yang mendiskreditkan Indonesia di luar negeri ini tidak ada perlawanan dari Indonesia. "Paling isu itu timbul dan hilang dengan sendiri, tanpa ada upaya pembelaan dari diplomat kita di luar negeri," sesalnya.

Kementerian Luar Negeri yang sudah diamanatkan oleh UU sebagai garda terdepan, belum melakukan upaya maksimal dalam melobi berbagai isu di luar negeri.(dry/ipb/bhc/rby)