Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pangan
Dibutuhkan Keseriusan Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pangan Dalam Negeri
2019-10-24 10:06:29
 

Ilustrasi. Tanaman Padi.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Hari Pangan Sedunia diperingati pada tanggal 16 Oktober, pada hari tersebut semua pihak khususnya bagi bangsa Indonesia, diingatkan bahwa masalah pangan adalah masalah yang sangat urgent dan krusial. Oleh karenanya persoalan pangan menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Dengan besar jumlah penduduk Indonesia maka jumlah kebutuhan pangan yang diperlukan oleh rakyat Indonesia juga banyak.

"Kebutuhan pangan tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Artinya jumlah penduduk yang ada lebih banyak daripada jumlah pangan yang dihasilkan. Lahan pertanian kita sudah banyak berkurang, sehingga mengakibatkan pemerintah melakukan kebijakan untuk mengimpor stok pangan dari luar negeri," ucap Anggota DPR RI Nevi Zuariana sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).

Nevi mengingatkan agar jangan sampai kebijakan impor tersebut menyebabkan Indonesia tidak bisa meningkatkan hasil pangannya dengan maksimal. Ia juga membandingkan sistem pertanian yang selama ini telah diterapkan oleh negara-negara luar, yakni dengan luasan tanah yang sedikit tetapi mereka bisa memenuhi kebutuhan pangan bagi negaranya.

"Harus ada regulasi tepat sasaran yang dilakukan oleh pemerintah kita. Kurangi impor pangan dan maksimalkan teknologi pertanian demi untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Untuk itu dengan momentum Hari Pangan Sedunia ini dapat mengingatkan kepada kita semua bahwa masalah pangan ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, baik dari sisi perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah," tandas politisi Fraksi PKS itu.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga harus mampu membasmi kartel-kartel yang melakukan monopoli perdagangan dan penyebaran pangan di Indonesia. Jangan sampai karena kepentingan segolongan orang kemudian langkah impor pangan dibuka, sehingga menimbulkan kesusahan bagi para petani.

"Sejauh ini saya belum melihat upaya maksimal dari pemerintah yang bertujuan untuk memotong rantai distribusi perdagangan agar mengurangi terjadinya monopoli perdagangan dan monopoli penyebaran pangan yang dilakukan oleh kartel dan mafia perdagangan. Pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri secara sempurna," kata Nevi.(dep/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Harga Pangan Belum Stabil, Andi Akmal Pasluddin Tegaskan Pemerintah Segera Kerja Optimal
  Dua Kali Mangkir Rapat Gabungan, Andi Akmal: DPR Akan Panggil Paksa Mendag
  Komisi VI Minta Kemendag Perbaiki Tata Niaga Pangan
  Harga Kedelai Naik Tajam, Tahu dan Tempe Menghilang di Pasar Selama 3 Hari
  Elly Rachmat Yasin Desak Pemerintah Kendalikan Harga Kedelai
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Tindakan Represif Personel TNI terhadap Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang Bakal Diproses Pidana

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Kapolres Malang dan 9 Komandan Brimob Dicopot dari Jabatannya

Korban Tewas Tragedi Kanjuruhan: 125 Penonton dan 2 Anggota Polisi

Anggota DPR Dorong Pelaksanaan Pemilu 2024 yang Jujur dan Adil

Ketua KPK Firli Dituduh Jegal Anies, Pengamat: Berlebihan dan Tidak Berdasar!

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2