Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kejatisu
Dirut RSUD Perdagangan Sumut Ditetapkan Jadi Tersangka
Monday 22 Jun 2015 13:07:57
 

Ilustrasi. Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.(Foto: Istimewa)
 
MEDAN, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) melalui Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut menetapkan Direktur Utama RSUD Perdagangan, inisial A atau Drg Amrianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun anggaran 2012 di rumah sakit tersebut.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, Novan Hadian, (18/6) mengatakan, "Penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dalam penanganan kasus Alkes RSUD Perdagangan,".

A merupakan tersangka susulan dari hasil pengembangan penyidik terhadap empat tersangka lain yaitu JESS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RS selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), A dan WKAS selaku rekanan.

Novan juga menerangkan kerugian negara dalam kasus ini diduga mencapai Rp. 3,3 miliar. A merupakan orang yang berperan dalam menentukan harga-harga lewat rencana biaya belanja dalam pengadaan alkes yang terindikasi adanya penggelembungan dana.

"Dari hasil audit BPKP terjadi kerugian negara mencapai Rp 3,3 miliar dalam kasus ini," tambah mantan Kasi Intel Kejari Medan ini.

Sementara, dalam kasus pengadaan Alkes tahun anggaran 2012 di RSUD Perdagangan, Simalungun ini, penyidik Kejatisu telah menetapkan 4 orang tersangka. Ke empatnya adalah; Jon Elyas Sentosa Saragih selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ramli Sagala selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP), Andrianto dan Wan Kek Ali Sumitro selaku rekanan. Keempatnya masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Medan.(Yus/kejaksaan/dna/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Perbandingan oposisi era SBY vs Jokowi vs Prabowo, saat ini PDIP tegaskan sebagai partai penyeimbang

Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2