JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan Relawan di acara deklarasi 'Duta Yusril Siap Memenangkan Bang Yusril pada Pemilukada DKI Jakarta 2017' acara berlokasi di Senayan, Restoran 'Pulau Dua' yang digelar oleh Duta Yusril pada, Minggu (28/8).

Hadirin yang datang dan ingin memperjuangkan hak-hak nya, ada dari perwakilan elemen Ormas FBR (Forum Betawi Rempug), Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Laskar Merah Putih (LMP), Gempa Rakyat, KOBAR, Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (Amju), Aliansi Masyarakat Jakarta Selatan (Amjas), Rumah Relawan Jakarta, Sahabat Yusril, Jaya yusril, Gerakan Pemuda Kamal Muara, Kobar, elemen masyarakat muda Jakarta, bahkan ormas laskar luar batang dari Jakarta Utara turut menghadiri dan memberi dukungan.

Ferry Noor, selaku koordinator Umum Duta Yusril saat kata sambutan acara berharap, "semoga amanah yang diberikan oleh para pendukungnya menyatakan mendukung dan siap memenangkan Yusril tersebut dapat tercapai, Acara di pulau dua digelar soalnya ini 'bukan pulau G'. InsyaAllah pulau dua akan menjadi sejarah untuk bangsa dan untuk DKI utamanya," ujarnya, sembari guyonan kritik yang terlontar.

Nampak pantauan pewarta BeritaHUKUM.com dilokasi, beberapa tokoh politik, masyarakat, turut menghadiri acara tersebut, seperti Prijanto mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan anggota DPD DKI Fraksi Partai Golkar Zainuddin alias Oding yang juga merupakan selaku Bamus betawi, Haji Lulung anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP, serta Ketua DPD Partai Demokrat Nachrowi Ramli, dan lain-lain.

Acara Deklarasi mengusung Yusril dibacakan oleh Daeng Mansyur Amin, sembari menuturkan berbagai kegiatan yang selama dilakukan, bahkan advokasi di tingkat masyarakat diselenggarakan oleh relawan dan harapannya kedepan mudah-mudahan ada deklarasi yang dilakukan oleh Partai Politik. Kemudian, perlu diketahui kalau hasil deklarasi oleh para relawan pendukung Yusril juga kedepannya diharapkan akan menjadi bahan pembicaraan musyawarah oleh Parpol nantinya.

Sementara, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa, memang para Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta yang akan ikut Pilkada 2017 nanti masih menunggu keputusan calon Gubernur DKI Jakarta. Soalnya, memang karena secara umum belum ada pencalonan Gubernur DKI secara resmi dari Parpol, sekitar pada 17 September mendatang.

"Parpol belum ambil keputusan, masih menyiapkan berkas. Dan insyaAllah mudah mudahan parpol akan menjatuhkan pilihan terbaik untuk calon Gubernur DKI agar lebih baik ke depan," ungkapnya, Minggu (28/8).

Bila mengulas Betawi, bagaimanapun menurut Yusril akan tetap teringat sejarah puluhan tahun yang lalu. Dimana, semenjak Pelabuhan Sunda Kelapa, baik dari segala penjuru, maupun dari luar nusantara, dari Malaya sudah berdatangan kesini. "Inilah cikal bakal masyarakat Betawi. Jadi orang-orang yang tinggal di Sunda Kelapa, Batavia banyak menggunakan bahasa Melayu umumnya. Bagaimanapun juga harus dan Betawi menjadi tuan di daerah sendiri," ujarnya.

Bang Yusril sebagai politisi senior dan dikenal sebagai pakar hukum tata negara di Indonesia ini berpandangan, "kalau struktur dan adat istiadat Betawi harus memiliki tempat tersendiri dan baik juga dalam perumusan dalam kebijakannya, mesti ada ruang tersendiri baik di acara-acara tertentu," jelasnya, sembari mengatakan pemikirkan agar lebih baik, adil dan manusiawi.

"Itulah yang sangat penting dikerjakan saat ini. Memang tiap manusia, secara pribadi punya kekurangan. Seperti, dimana bisa saja mengalami telat secara manusia. Tidak ada manusia yang tidak ada salah secara pribadi," ujarnya lagi.

Bang Yusril mengutarakan sosok pemimpin harus amanat dan adil, itu tanggung jawabnya bagi yang dipimpin. "Pemimpin harus yang adil, berikan apa yang menjadi haknya dan cabutlah apa yang bukan menjadi haknya," tegasnya, yang juga pernah menjabat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara Indonesia.

Ia juga mencontohkan, dimana dalam kehidupan sehari hari, hak rakyat tunduk terhadap kaidah-kaidah hukum islam. Hukum adat itu saja acapkali tidak secara tertulis. Semisal, dimana Yusril sembari mencontohkan seandainya ayahnya adalah pembuat surat nikah, merasa lupa kalau buat surat nikah, kok surat nikahnya tidak ada. "Soalnya anaknya diculik sama jepang dikawinin, pas minta surat nikah ke pengadilan agama, malahan diajukan ke 'KUA' saja. Malah surat nikah dibuat dan teken sendiri, itulah kaidah sesuai hukum Islam," jelasnya.

Sehubungan dengan warga masyarakat yang tinggal di pemukiman, yang dimana dahulunya disitu di rawa-rawa, tentunya tidak akan mempunyai suratnya. "Dimana selama tidak ada yang ganggu gugat mempunyai hak untuk memperoleh hak atas tanahnya. 'Mana suratnya, kalau tidak punya silahkan pergi.' Padahal, sesuai Undang-undang itu hanya dititipkan ke pemerintah, dimana Pemerintah hanya menguasai saja. 'Dikuasai dan diatur, bukan memiliki'. Kedepan kita tidak mau dengan cara-cara mengusir nantinya.

Selain itu juga Yusril mengingatkan bahwa perihal penggusuran, ada juga konstitusi yang mengatur sesuai dengan perjanjian PBB, dimana ada aturannya.

"Bila tidak mau ada pelanggaran terhadap hak-hak rakyatnya, mesti melakukan sesuatu yang adil terhadap rakyat. Membangun bukan dengan cara menggusur, memindahkan secara paksa. Namun, memberikan secara manusiawi memberikan penghormatan dan memberi segala yang sesuai dan yang pantas bagi kepentingan rakyat," tegasnya.

Kedepan nanti akan kita kedepankan dialog, kedepankan hukum dalam menyelesaikan setiap persoalan. Bukan dengan menggunakan pendekatan kekuasaan terhadap masyarakat.

"Nah, kalau nanti sudah diperhatikan dan diusung partai pollitik maka nanti akan diungkapkan program-program kita kedepan. Jadi ada buktinya, gak omong doang," bebernya.

"Intinya adalah hormati nilai-nilai Islam dan Keagamaan lain, harus sangat menghormati keragaman ini. Perbedaan keyakinan agama dan hormati serta memberika yang pantas dan sewajarnya terhadap agama yang secara mayoritas dan merasa terzolimi," urainya lagi.

Sebenarnya dalam benak dan lubuk hati Yusri sendiri, iapun mengutarakan kalau dirinya merasa sedih dimana ada pengembang yang apabila bekehendak membangun Mall, Apartemen, awalnya selalu menjanjikan bakalan akan digantikan bila telah menggusur rumah ibadah. Namun, setelah tidak ada penduduk, mana ada yang peduli lagi.
"Jadi kawan-kawan susah. Apa diganti gak?," katanya.

"Mall dibikin, dibikin malahan masjidnya di tempat parkir. Belum panas, diganti dengan masjid di basement parkiran. Yang kayak gini saya sebenarnya tidak mau. Jadi pengembang mesti diawasi oleh Pemerintah," cetusya.

"Karena itu saya tidak ingin dimana terhadap minoritas saja adil. Apalagi terhadap mayoritas. Bukannya masjidnya hilang, lalu dibangun di basement. Adil dan proporsional, dan orang Betawi selaku cikal bakal masyarakat Jakarta haruslah menjadi tuan di negeri sendiri," pungkasnya.(bh/mnd)