Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Dewan Pers
Eks Menko Polhukam Tedjo Edhy: Dewan Pers Jangan Lari
2018-07-07 07:02:07
 

Laksamana Purn. TNI Tedjo Edhy Purdijatno saat memberikan sambutan pada acara pertemuan sejumlah pimpinan organisasi pers di restoran Madame Delima, Menteng Jakarta Pusat Jumat (6/7).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Eks Menko Polhukam Laksamana Purn. TNI Tedjo Edhy Purdijatno mengaku prihatin atas maraknya kriminalisasi pers di berbagai daerah yang yang salah satunya berujung kematian seorang wartawan (almarhum Muhammad Yusuf) dalam tahanan Lembaga Permasyarakatan (Lapas).

Aksi demontrasi damai yang dilakukan ratusan wartawan di kantor Dewan Pers sebagai respon atas kematian wartawan dan beberbagai kriminalisasi lainnya, menurut Tedjo Edhy, seharusnya dijawab oleh Dewan Pers. Ditambahkan pula, kasus wartawan yang ditangkap di Sidoarjo dan kematian wartawan di Kalimantan Selatan akibat pemberitaan, harusnya diberi penjelasan.

"Tapi Dewan Pers kok malah lari, ada apa? Makanya kita harus bersatu untuk melawan itu," tegas Tedjo Edhy, saat didaulat berbicara dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan organisasi pers di restoran Madame Delima, Menteng Jakarta Pusat Jumat (6/7) sore. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini juga mengingatkan kepada wartawan agar tidak takut dikriminalisasi.

Tedjo merupakan Penasehat Persatuan Wartawan Online sejak tahun 2015 lalu ini mengajak wartawan bersatu menyuarakan yang benar. "Wartawan harus jujur dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat," ujarnya.

Di kesempatan ini purnawirawan Jendral berbintang empat ini juga mengaku pernah menjadi korban pemberitaan saat masih menjabat Menkopolhukam, namun dirinya tidak menggunakan kekuasaan untuk melaporkan wartawannya. Tedjo juga menyorot kinerja media mainstream yang sudah bermain politik. Menurutnya, pemberitaan di media-media mainstream itu seolah di Indonesia ini tidak ada hal yang tidak baik. "Ada pemutar-balikan fakta yang terjadi di media mainstream. Masyarakat seharusnya jangan dibodoh-bodohi," ungkapnya.(hm/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Dewan Pers
 
  Satu-satunya yang Hadir Langsung, Anies Komitmen Jaga Kemerdekaan Pers
  Kapuspen TNI Kunjungi Dewan Pers Pererat Hubungan Kerjasama Saling Menguntungkan
  Ketum SPRI: Putusan MK Melahirkan Status Quo Dewan Pers
  Hormati Putusan MK, DPP SPRI Segera Melapor ke Dewan Pers
  Jika Statuta Dewan Pers Belum Diundangkan
 
ads1

  Berita Utama
Hotman Paris Klaim Pengadaan Laptop Chromebook Tidak Ada Mark Up dan Aliran Dana ke Nadiem Makarim

Nadiem Makarim Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook di Kemendikbudristek

Menteri HAM Bakal Usulkan Restorative Justice soal Penangkapan Delpedro Marhaen terkait Aksi Demo Berujung Anarkis

Presiden Prabowo Menduga Ada Gerakan Makar dan Terorisme Dibalik Aksi Demo yang Anarkis hingga Penjarahan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Hotman Paris Klaim Pengadaan Laptop Chromebook Tidak Ada Mark Up dan Aliran Dana ke Nadiem Makarim

Nadiem Makarim Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook di Kemendikbudristek

Menteri HAM Bakal Usulkan Restorative Justice soal Penangkapan Delpedro Marhaen terkait Aksi Demo Berujung Anarkis

Presiden Prabowo Menduga Ada Gerakan Makar dan Terorisme Dibalik Aksi Demo yang Anarkis hingga Penjarahan

Polisi Tangkap 4 Eksekutor Penculikan hingga Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih Tewas, Aktor Utama Diburu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2