JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Semua etnis minoritas di Indonesia, diharapkan mampu membaurkan diri dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada. Mereka juga diharapkan tidak menerapkan eksklusivitas terhadap diri mereka dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari.

"Etnis minoritas, tak hanya etnis Tionghoa, juga etnis Arab dan lainnya, juga harus tahu diri. Jangan menerapkan eksklusivitas. Hal ini yang akan mengundang kecurigaan serta memancing masyarakat untuk menjauhkan mereka,” kata mantan Dubes RI untuk China, Mayjen TNI (Purn.) Sudrajat dalam sebuah acara diskusi yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (21/1).

Menurut Sudrajat,sebaliknya, etnis Tionghoa dan Arab membaurkan diri mereka dengan masyarakat pribumi untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara, Indonesia karena merupakan sama-sama warga negara Indonesia. "Jangan pernah bermimpi Anda untuk kembali di Cina atau Timur Tengah, karena negeri sudah menjadi Tanah Airnya,” jelas dia.

Menurut Sudrajat, saat ini pemerintah sudah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat etnis Tionghoa untuk terlibat langsung dalam pemerintahan. Bahkan, untuk ikut dalam kancah perpolitikan maupun memimpin kementrian dan lembaga negara. “Jika mereka berbaur dan saling bekerja dengan warga pribumi, peristiwa Mei 1998 takkan pernah terulang lagi,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Tiangsa Surbakti mengatakan, pihaknya menurunkan 500 personel untuk menjaga sejumlah vihara yang ada di wilyahnya. Langkah ini diambil, mengingat tradisi pembagian angpao (uang) dalam perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek ini. Pembagian angpau tersebut, kerap meinimbulkan kericuhan.

“Kami akan turunkan 500 personel Satpol PP menjelang perayaan Imlek ini. Jumlah itu gabungan dari tingkat walikota, kecamatan dan kelurahan untuk menjaga keamanan perayaan Imlek pada Senin (23/1) lusa. Mereka akan ditempatkan di sejumlah vihara yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Kami juga akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian,” jelasnya.

Para petugas Satpol PP tersebut, tutur dia, akan disebar ke seluruh vihara yang ada di Jakarta Pusat, yang jumlahnya mencapai 15 lebih. Pihaknya juga akan memantau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang berdatangan ke sekitar vihara. "Kalau jumlahnya semakin banyak, akan kami tertibkan. Lagi pula penertiban PMKS sudah menjadi program rutin," tegasnya.(dbs/wmr/irw)