Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Paspampres
FITRA: Kinerja Paspampres Kurang Maksimal
Sunday 27 May 2012 08:10:48
 

Ilustrasi, Paspampres (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Beberapa hari lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat yang tak lain putra bungsu Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) nyaris dihajar massa di Bandara Sultan Babullah Ternate, Maluku Utara. Tak hanya itu, seorang pria pun kedapatan membawa sabu-sabu di tengah kunjungan kerja Presiden di Jambi pada 10 Februari 2012 lalu.

Kondisi seperti ini menunjukan kinerja Paspampres, kurang maksimal. Hal ini ditegaskan Uchok Sky Khadafi, selaku koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparai Anggaran (FITRA).

“Anggaran meningkat tidak menjamin kerja Paspampres makimal,” jelas Uchok kepada wartawan, sabtu (26/05).

Namun, peningkatan anggaran tersebut tidak diimbangi dengan kerja Paspampres yang maksimal. Sebut saja, Paspampres penah kecolongan dengan adanya insiden tukang kebun yang nyelonong di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyaksikan akrobat udara di ajang ASEAN Fair 2011 di Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu.

Anggaran Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) tiap tahunnya mengalami peningakatan. Pada tahun 2011, alokasi anggaran Paspampres sebesar Rp31,6 miliar dan mengalami peningkatan sebesar Rp2,8 miliar pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp34,4 miliar. (bhc/dbs/rt)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2