JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan secara de facto Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berjalan sebagai lembaga permanen dan seharusnya independen. Namun menurut Fadli, kenyataan yang bisa dilihat pada saat ini adalah tugas dan fungsi KPK masih disetir oleh pihak tertentu dan sarat dengan konflik kepentingan penguasa.

Fadli menilai jika KPK selama ini hanya memproses korupsi-korupsi dengan level yang relatif kecil (Petty Corruption) dan selain itu juga penangkapan yang dilaksanakan selama ini diduga merupakan permintaan pihak tertentu.

"Padahal jika ditelusuri di Indonesia ini banyak ya itu Grand Corruption yang belum selesai. Lihat saja BLBI, Century, Sumber Waras, atau temuan BPK yang baru itu kasus Pelindo. Jangan Cuma OTT aja dibesar-besarkan, berat diongkosnya aja," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/5)

Wakil Ketua Umum Gerindra tersebut menilai KPK harus tegas menempatkan dirinya sebagai lembaga publik yang independen. Bahkan ia meminta mengusut kasus Pelindo yang baru ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga diduga merugikan negara sebesar Rp4,08 triliun.

Fadli Zon pun berharap ke depannya KPK bisa benar-benar menjadi lembaga yang kuat yang dapat berdiri di atas kaki sendiri sesuai dengan visi ketika pertama kali dibentuk.(eps/sc/DPR/bh/sya)