JAKARTA, Berita HUKUM - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyatakan akan segera menindaklanjuti surat permohonan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan sebagai Wakil Presiden RI. Hal tersebut disampaikan Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11).
Melansir dari situs resmi MPR, surat permohonan pengunduran diri Wakil Presiden tersebut telah diserahkan langsung oleh Gibran Rakabuming Raka kepada Ketua MPR RI dan jajaran Wakil Ketua MPR RI
Jajaran Wakil Ketua MPR RI yang hadir saat penyerahan surat permohonan pengunduran diri, yakni Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana, Bambang Wuryanto, Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Serta turut dihadiri jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI.
"Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan MPR RI, yakni untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ahmad Muzani.
Adapun isi dalam surat permohonan tersebut yakni pernyataan pengunduran diri atas permintaan sendiri dan tanpa mencantumkan alasan spesifik.
"Dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024 - 2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri," kata Ahmad Muzani saat membacakan isi surat tersebut.
Ahmad Muzani menuturkan, pihaknya langsung menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) seusai menerima surat permohonan pengunduran diri tersebut. Hasil Rapim memutuskan untuk segera menindaklanjuti permohonan tersebut melalui Rapat Gabungan (Ragab).
Rapat gabungan tersebut akan memfokuskan pembahasan pada empat agenda utama. Pertama, menetapkan tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Kedua, menyepakati agar pimpinan MPR segera bersurat kepada Presiden RI untuk meminta pengajuan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.
Ketiga, membentuk tim verifikasi berkas calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden. Keempat, membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR.
"Keempat, rapat gabungan akan menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR. Itulah ketetapan yang akan kita putuskan," bebernya.
Dengan diterimanya surat tersebut, Ahmad Muzani menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden RI terhitung sejak Kamis, 12 November 2026, mengalami kekosongan. Sesuai konstitusi, MPR RI memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut.
"Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut," tegasnya.
Melalui surat tersebut, ungkap Ahmad Muzani, Gibran Rakabuming Raka juga meminta agar proses pengunduran dirinya segera diproses oleh MPR RI sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, melalui MPR RI, Gibran menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia.
"Melalui Majelis, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," papar Gibran dalam isi surat tersebut.
Ahmad Muzani menambahkan, MPR RI akan segera menindaklanjuti surat tersebut, termasuk dengan meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden. Pengajuan dua nama tersebut, menurutnya, dilakukan paling lambat 14 hari setelah surat permintaan dari MPR diterbitkan.
Sebagai informasi, Gibran Rakabuming Raka sebelumnya lebih dulu menyampaikan serta menyerahkan surat pernyataan permohonan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto, pada Kamis (12/11) di Istana Negara, Jakarta.(bh/amp) |