Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Fahri Hamzah
Fahri Hamzah Pertanyakan Data BPS Mengenai Angka Garis Kemiskinan
2018-07-19 05:29:29
 

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, Fahri Hamzah (F-PKS).(Foto: IwanArmanias/Iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku sangsi dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait rilis data angka kemiskinan di Republik Indonesia yang mencapai titik terendah sepanjang sejarah.

Dalam pernyataannya, Fahri mengaku akan membuat catatan mengenai angka kemiskinan yang sebenarnya. Ia meminta agar pemerintah lebih transparan dalam menginformasikan data dan fakta kepada masyarakat.

"Ada data lain yang mengatakan bahwa kedalaman kemiskinan Indonesia itu semakin tinggi. Kerawanan kemiskinan Indonesia semakin meluas. Rawan itu berarti kehidupan masyarakat terus berada di dekat garis kemiskinan. Tidak ada progres bahwa masyarakat benar-benar meninggalkan garis kemiskinan. Kemiskinan dijadikan tren harian bagi rakyat," ujarnya saat ditemui di Media Center DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7).

Menurut politisi dapil NTB ini, kerawanan di sekitar garis kemiskinan masyarakat belum selesai diatasi. Untuk itu ia mengaku akan mencoba mengungkap data yang dibuat oleh BPS tersebut dan mempertanyakannya kepada pemerintah.

"Saya akan ungkap data tersebut, dan membuat pemerintah akan menjawab lagi, real tidak perubahan ini? Sebab dari tren yang saya baca, seluruh data kemiskinan menunjukkan kita makin miskin. Buruh semakin miskin, dan yang paling besar menyumbangkan kemiskinan adalah para pekerja tani," tegas alumni Universitas Indonesia ini.(eps/sf/DPR/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Fahri Hamzah
 
  Tegur Dahnil, Fahri Hamzah: Bro, Jangan Seret Pak Prabowo Ke Isu Kecil
  Fahri Hamzah Sarankan Presiden Bentuk Perppu Perlindungan Data Penduduk
  Kivlan Zen Batal Dicekal, Fahri Hamzah: Bukti Hukum Kita Diatur Segelintir Orang
  Jika Prabowo Menang, Fahri Usul SBY dan Amien Rais Jadi Menteri Senior
  Terlalu Cepat Definisikan Pahlawan dengan Pengertian Baru
 
ads1

  Berita Utama
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas

 

ads2

  Berita Terkini
 
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Viral Konten Dedi Mulyadi soal Sumber Air Aqua, Ini Klarifikasi AQUA

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Mahfud MD Heran Diminta KPK Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: Agak Aneh Ini

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2