Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Virus Corona
G20 Dukung Inisiasi Universal Verifier, Memungkinkan Sertifikat Vaksin COVID-19 Diakui Negara Lain
2022-03-30 13:50:07
 

Sesi diskusi ketiga pertemuan 1st Health Working Group G20 di Yogyakarta pada Senin (28/3).(Foto: Kemenkes RI)
 
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Kesehatan menginisiasi Universal Verifier Vaccinee sertificate yang memungkinkan sertifikat digital vaksin COVID-19 pelaku perjalanan antarnegara bisa terbaca di sistem negara lain.

Inisiasi ini disampaikan dan diujicobakan secara langsung di sesi diskusi ketiga pertemuan 1st Health Working Group G20 di Yogyakarta pada Senin (28/3).

"Kami telah mengujicoba bukan hanya di ASEAN tetapi juga G20. Ada satu portal universal yang bisa digunakan untuk memverifikasi negara-negara yang tergabung dalam universal verifier. Antar negara yang terhubung bisa saling mengidentifikasi, hasil yang keluar sertifikatnya valid terdiri nama dan jenis vaksinnya," kata Chief Digital Transformation Office (DTO), Setiaji. Melansir dari situs resmi Kemenkes.

Universal verifier dibuat sesuai standard World Health Organizations (WHO) sehingga masing-masing negara tidak perlu mengganti sistem dan QR Code yang saat ini digunakan. Sistem ini juga dibuat secara web-based sehingga dapat digunakan di semua perangkat.

Dalam penerapannya, universal verifier ini berfungsi untuk memvalidasi data vaksinasi pelaku perjalanan internasional. Sistem ini, dengan persetujuan otoritas berwenang setiap negara, memberikan informasi public keys infrastructure yang dapat dikenali portal yang saling terkoneksi.

Sehingga, status vaksin pelaku perjalanan dapat diketahui. Privasi dan keamanan data terjamin karena tidak ada pertukaran data apapun.

Dikatakan Setiaji, inisiatif ini mendapatkan respons yang positif dan dukungan dari negara anggota G20. Total sudah 19 negara anggota G20 yang dikenali oleh sistem ini. Satu negara lagi yakni Tiongkok saat ini dalam proses teknikal.

"Sistem ini tidak ada pertukaran data, sehingga privasi dan keamanan datanya terjamin. Sistem ini menggunakan Public Key Infrastructure (PKI). Penggunaan PKI ini juga telah didukung oleh negara-negara G20," ujarnya.

Ke depannya, Setiaji mengharapkan agar penggunaan universal verifier dapat lebih luas agar seluruh negara lebih siap dalam menghadapi ancaman pandemi di masa mendatang dan pencegahan penyakit lainnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan harmonisasi standar protokol kesehatan global terutama perjalanan antarnegara di masa pandemi COVID-19 menjadi salah satu isu penting yang menjadi perhatian dalam Health Working Group G20.

Situasi pandemi global dan nasional yang terus membaik memungkinkan pembukaan lintas batas secara bertahap, negara-negara mulai menerapkan langkah-langkah pengurangan risiko kesehatan masyarakat pada perjalanan lintas batas. Untuk itu, perlu satu standardisasi protokol kesehatan yang memudahkan setiap pelaku perjalanan.

Adanya penyetaraan sertifikat vaksinasi digital, sangat memungkinkan para pelaku perjalanan antarnegara melakukan mobilitas dengan aman, efisien dan efektif dan pada saat yang sama mampu membangkitkan kembali perekonomian global.

"Kita ingin mendorong bahwa standardisasi protokol kesehatan global itu sederhana, simpel dan standarnya sama di seluruh dunia. Dengan adanya teknologi digital yang baru, kita benar-benar ingin memanfaatkan teknologi yang ada," kata Menkes.

Dalam pembahasan isu harmonisasi standar protokol kesehatan global ini, Indonesia tidak hanya menginisasi kesetaraan sertifikat vaksin COVID-19, namun juga sharing aplikasi kesehatan digital agar bisa diakui di berbagai negara. Diharapkan melalui berbagai inisiasi ini bisa semakin memudahkan para pelaku perjalanan internasional sesuai dengan protokol kesehatan yang aman dan tertib.(bh/na)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
  Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
  Legislator Minta Pemerintah Laksanakan Putusan MA Terkait Vaksin Covid-19 Halal
  Sinovac akan Digunakan sebagai Vaksin Booster
  Komisi IX Apresiasi Putusan MA Terkait Vaksin Halal
 
ads1

  Berita Utama
Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

Penjelasan Polda Metro Soal Curhatan Fahri Calon Siswa Bintara 2021 yang Tidak Lolos

 

ads2

  Berita Terkini
 
Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

12 Outlet Ditemukan Pelanggaran, Anies Baswedan Cabut Izin Usaha Holywings di Jakarta

Eddy Santana Desak Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatera

Jangan Sampai Demi Jaga Pertumbuhan, Independensi BI Jadi Bias

Penambahan Kuota Haji Berimbas pada Pembiayaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2