JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Golkar akhirnya terbawa juga dalam arus reshuffle kabinet. Bahkan, partai berlambang pohon beringin ini mengusulkan posisi untuk menduduki kursi menteri BUMN dan ESDM harus berasal dari kalangan profesional. Tapi bila berasal dari partai politik, sebaiknya orang yang benar-benar memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/9). Meski mengusulkan tiga menteri tersebut berasal dari profesional atau orang kompeten di bidangnya, Golkar tidak mau ikut campur dengan masalah reshuffle kabinet.

“Reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Golkar juga pasrah dengan jumlah kursi dalam kabinet, apakah akan dikurangi atau ditambah. Tapi kami mengusulkan posisi-posisi penting seperti menteri keuangan, BUMN dan ESDM dan seterusnya itu lebih bagus dari orang yang profesional,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP Demokrat I Gede Pasek Swardika mengatakan, jika seorang menteri di dalam satu lingkungan ada yang tidak berhasil atau gagal dalam mewujudkan kehendak presiden, yang patut ditanakan adalah siapa orang yang mengkoordinasi menteri tersebut. “Keberhasilan tiap kementerian sangat bergantung dari menko-nya,” jelas dia.

Namun, lanjut dia, soal penilaian kahirnya ada di tangan Presiden SBY. Pastinya, pemimpin pemerintahan akan melakukan langkah-langkah tegas untuk melakukan perbaikan, agar kinerja kabinetnya berjalan lebih efektif dalam mewujudkan semua rencana pembangunan yang telah disusunnya tersebut. "Tetapi yang paling tahu adalah usernya, yakni Presiden SBY," tandasnya.

Pasek merasa yakin, sebelum memutuskan reshuffle, SBY kemungkinan besar akan meminta pendapat masyarakat. Pasalnya, tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja seorang menteri akan dirasakan secara langsung dampaknya oleh masyarakat. “Presiden akan menyaring semua masukan dari masyarakat,” jelas dia.(mic/rob)