JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi V DPR akan menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi terkait mangkirnya Gubernur Jawa Barat dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi Perhubungan yang membahas Sinkronisasi dan Koordinasi Penanggulangan Banjir DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

"Kami akan menyurati Mendagri, tapi nantinya persoalan ini tetap kami diskusikan,” ujar Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow (F-PAN) saat diwawancarai Tim Parle, di Gedung Nusantara DPR RI, Kamis (31/1).

Menanggapi sikap Komisi V DPR tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat mengaku hanya bisa mengambil keputusan sesuai dengan hasil rapat sebelumnya bersama gubernur dan jajarannya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hanya tersenyum ketika ditanya mengenai ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat.

Menurut Yasti, Raker ini agendanya sangat penting dan membutuhkan solusi bersama antar Pimpinan Daerah sekitarnya. "Masalah banjir ini bukan hanya melibatkan satu sektor saja, tetapi melibatkan seluruh pihak disekitar wilayah DKI Jakarta," katanya.

Dia menambahkan, persoalan itu juga menyangkut administrasinya sehingga dibutuhkan koordinasi yang cukup intensif, selain juga persoalan anggaran dana yang digunakan dalam menanggulangi banjir tersebut.

“Yang sangat perlu dicarikan solusi adalah secepatnya mengatasi banjir di ketiga provinsi ini (DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten), dan akan kita lihat apa yang sudah dan belum dilakukan oleh Pemerintah Provinsi,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Yasti mengatakan, Komisi V DPR juga menerima usulan baru terkait program kebijakan sodetan di Kali Ciliwung menuju Banjir Kanal Timur (BKT), Normalisasi Sungai, Waduk maupun Setu.

"Komisi V DPR akan mempertimbangkan bersama pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI, tentunya demi kepentingan masyarakat,” jelas politisi dari Fraksi PAN ini.

Komisi V DPR, lanjutnya, meminta Provinsi Jawa Barat yang berperan sebagai hulu dapat menata lingkungannya secara baik dan benar. "Perizinan pendirian bangunan kawasan resapan air, seperti di daerah Bogor, Puncak, Cianjur (Bopunjur) harus ditertibkan, sehingga daerah resapan tetap terjaga. Pemerintah daerah mesti tegas dalam pemberian izin ini," ujarnya.

Wanita kelahiran Manado, 8 Maret 1968 ini menegaskan, budaya masyarakat Indonesia dalam membuang sampah sembarangan perlu dihilangkan.

"Untuk menghilangkan kebiasaan buruk ini, perlu menumbuhkan kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitar. Sarana dan prasarana untuk menanggulangi banjir juga mesti diperhatikan,” jelasnya.

Yasti berpesan agar seluruh instansi pemerintah dapat bekerjasama dan berkoordinasi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang melanda sehingga diharapkan ditahun mendatang titik-titik banjir di Jakarta dapat berkurang.(iw/dpr/bhc/rby)