JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Tumpa memberikan solusi agar hakim di daerah tidak tergoda melakukan pelanggaran asusila alias menjadi hakim cabul. Ia meminta para hakim yang ditugaskan di daerah, sebaiknya memboyong istrinya.

Namun, Harifin mengakui bahwa imbauan ini bukanlah ketentuanbaku. Tetapi saran ini ada baiknya dilakukan para hakim, agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik dan perilaku hakim. ”Saya mengerti kebutuhan setiap laki-laki. Tapi kalau menyalurkannya bukan dengan pasangan, itu tidak dibenarkan dan melanggar etika,“ kata dia di gedung MA, Jakarta, Jumat (25/11).

Sedangkan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh merasa prihatin dengan perilaku hakim cabul. Hakim tersebut tidak bisa menjaga harkat martabat sebagai penegak hukum. "Krisis moral memang tengah melanda aparat penegak hukum kita. Selain asusila juga suap dan korupsi," kata dia.

Seharusnya, kata dia, penegak hukum bisa menjaga harkat martabat dan menjadi teladan, bukan sebaliknya. Untuk itu, pembersihan aparat yang cacat moral harus dilakukan di semua institusi penegak hukum. “Hakim yang melanggar etika dan perilaku hakim, sanksinya cukup berat, yakni pemecatan,” jelas dia.

Sebelumnya, MKH memutuskan memecat dua hakim. Keduanya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang melanggar kode etik serta perilaku profesi hakim. Dua hakim yang dipecat adalah Dwi Djanuarto dan Dainuri.

Hakim Dwi januarto bertugas Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Ia dianggap terbukti telah mengatur perkara korupsi, ketika bertugas di PN Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain meminta uang, ia bahkan sempat meminta pengacara seorang terdakwa menghadirkan penari striptis.

Sedangkan Dainuri adalah hakim Majelis Syariat Tapak Tuan, Aceh, Dainuri. Ia dinyatakan terbukti melakukan tindakan asusila. Ia telah membantu menyempurnakan surat laporan Evi Kuswari yang menggugat cerai suaminya serta berbuat asusila terhadap Evi yang telanjang bulat disuatu hotel.

Selain itu, MKH juga mengadili hakim Ponlar Purba yang bertugas di PN Bale Bandung, Jawa Barat. Ia diduga melanggar kode etik profesi hakim. Namun, pihak MKH masih akan melakukan konfrontasi terhadap pernyataan Ponlar Purba pekan depan.

Hakim Dwi Djanuarto diputus dengan pemberhentian tidak hormat sebagai hakim. Ia dinilai terbukti melanggar kode etik, karena mengatur perkara korupsi. Sementara untuk hakim Dainuri diberhentikan dengan hormat.(dbs/wmr)