Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
ICW
ICW Antisipasi Serangan Money Politics Paska Pileg, Bayar
Monday 07 Apr 2014 19:24:09
 

Koordinator Divisi Korupsi, Politik ICW, Abdullah Dahlan (ke 2 kanan) saat di Bakoel Koffie, Cikini Jakarta Pusat, Senin (7/4).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Divisi Korupsi, Politik dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan mengungkapkan sinyalemen money politik dalam Pemilihan Umum Legeslatif (Pileg Legislatif) pada Rabu April 2014 mendatang, dimana ICW menemukan data, bahwa akan ada serangan paska bayar terhadap para pemilih yang mencoblos sesuai dengan permintaan, dengan itu ICW meminta agar pemilih tidak boleh membawa HP camera dalam bilik suara.

"ICW menemukan sinyaleman akan ada serangan money politik, paska bayar, dengan menunjukan bukti pencoblosan partai tertentu dan akan dibayar," ujar Abdullah Dahlan di Bakoel Koffie Cikini Jakarta Pusat, Senin (7/4).

Selain itu Partai Golkar disebut partai yang paling banyak melakukan Money Politik untuk mendulang suara. Partai Golkar paling banyak lakukan pelanggaran money politic dan pelanggaran lainnya yaitu 23 kasus pelanggaran, selain Golkar ada partai PAN 19 kasus, Demokrat 17 kasus dan PDIP 13 kasus," ujar Abdulah kembali.

Dijelaskanya lebih lanjut, bahwa praktik money politic kerap dijadikan cara untuk mendapatkan suara pemilih, karena parpol ingin mendapatkan suara banyak secara instan.

"Partai Golkar memang dominan melakukan pelanggaran diikuti PAN, Demokrat kemudian PDIP mereka membangun keterpilihan dengan cara yang instan," terang Abdullah.

Abdullah mengemukakan, politik uang merupakan cara-cara yang tidak berintegritas yang dilakukan partai. Pola seperti ini juga dinilai memperburuk proses Pemilu di Indonesia.

"Dalam hal ini ICW sudah menyiapkan TIM khusus untuk terus memantau jalanya pemilu 9 April mendatang, adapun daerah yang di pilih antara lain Aceh, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta, serta beberapa daerah rawan kecurangan lainya," pungkas Abdullah.(bhc/put)



 
   Berita Terkait > ICW
 
  Diduga Langgar Kode Etik, ICW Minta Pimpinan KPK Periksa Pahala Nainggolan
  Mediasi Sengketa Informasi Penanganan Perkara Korupsi antara ICW dengan Kejaksaan RI
  ICW Somasi Menkumham dan Protes Jokowi pada Proses Pemilihan Calon Kapolri
  ICW Antisipasi Serangan Money Politics Paska Pileg, Bayar
  KJP Bermasalah, Jokowi Belum Berprestasi di Jakarta
 
ads1

  Berita Utama
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

 

ads2

  Berita Terkini
 
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2