Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Isu Kudeta
Ical Kaget Isu Kudeta Terhadap SBY
Monday 05 Mar 2012 18:57:15
 

Ilustrasi, Aburizal Bakrie (Ical) pakai kacamata hitam (tengah). (Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku kaget dengan isu penggulingan Presiden SBY, terkait rencana kenaikan harga BBM. “Siapa yang bikin (isu kudeta). Saya tidak tahu,” kata dia di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/3).

Menurut Ical—sapaan Abrurizal Bakrie, Partai Golkar tetap solid mendukung pemerintah. Namun, dirinya meminta pemerintah sebaiknya terlebih dahulu mengkaji kebijakan kenaikan BBM tersebut. Pemerintah harus bisa melihat opsi lain, selain menempuh kebijakan menaikan harga BBM.

"Golkar mendukung pemerintah (menaikan harga BBM). Jika memang tidak bisa terhindarkan, harus dilakukan bagaimana uang yang berhasil dihemat itu untuk kepentingan apa. Saya sarankan untuk kepentingan masyarakat miskin dan pembangunan infrastruktur," jelas capres dari Golkar ini.

Sementara di tempat terpisah, Menko Polhukam Djoko Suyanto memastikan bahwa rumor kenaikan harga BBM akan dijadikan momentum untuk menggulingkan Presiden SBY tidak benar. Namun, ia memperingatkan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM jangan sampai ditunggangi.

Pernyataan ini disampaikannya, usai memimpin Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) di gedung Kemenko Polhukam. Hadir dalam pertemuan itu, antara lain Menkominfo Tifatul Sembiring, Wamenkumham Denny Indrayana, Mendagri Gamawan Fauzi, Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo, Menpan Azwar Abubakar, Jaksa Agung Basrief Arief, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Kepala BNPT Petrus Golose, Kalakhar Bakorkamla Laksdya TNI Didik Heru Purnomo, dan Kepala BIN Marciano Norman.

Menurut dia, unjuk rasa yang menginginkan SBY - Boediono turun dari jabatannya tersebut, selama ini sudah sering terjadi di Jakarta dan berbagai daerah. Tapi ia berharap aksi penolakan kenaikan BBM ini, nantinya tetap dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

"Kalau ada ide atau hal yang akan disampaikan, tempuh dengan cara demokratis dan tunggu saja sampai 2014. Kalau memang ada gerakan seperti itu, berarti tidak demokratis, tidak konstitusional. Padahal, Indonesia menganut demokrasi," tandas Djoko.(dbs/rob/wmr)



 
   Berita Terkait > Isu Kudeta
 
  Hanya Bagi Sembako, MKRI: Istana Lebay Hadapi Isu Kudeta
  Tafsir Rezeki dari Mimpi Kudeta SBY
  Adnan Buyung: Percepat Pemilu Untuk Ganti Pemerintahan
  Isu Kudeta SBY Hanya Omong Kosong
  Demokrat Tidak Yakin Demo BBM Berujung Kudeta
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2