JAKARTA, Berita HUKUM - Gaji kepala daerah yang selalu naik setiap tahun diimbangi dengan lambannya penyerapan anggaran yang kerap bertumpuk di akhir tahun, seolah menambah panjang daftar hitam kesalahan birokrasi yang selalu terulang setiap tahunnya.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dalam Jumpa Persnya di kantor Mampang Prapatan, Jakarta Minggu (16/12) melansir sebesar 79% Realisasi belanja Tahun anggaran 2012 dialokasikan untuk belanja pegawai sisanya untuk belanja barang dan modal. Pertumbuhan belanja pemerintah pusat pun lebih banyak dinikmati untuk pertumbuhan belanja pegawai dan itu terus mengalami peningkatan hingga 19% sejak tahun 2007 sementara pertumbuhan belanja pusat hanya 17%, ini merupakan gambaran bebalnya birokrasi pemerintah pusat yang kesalahannya dilakukan berulang-ulang di tiap tahunnya.

Anggaran yang tertumpuk di akhir tahun mengakibatkan kualitas belanja yang seharusnya bisa teroptimalisasi dengan baik menjadi buruk, kementerian lembaga pun hanya berorientasi menghabiskan anggaran tanpa melihat sisi pencapaian kinerja.

Selain itu, di 302 daerah belanja pegawai menghabiskan lebih dari 50% anggaran bahkan 11 daerah diantaranya belanja pegawai mencapai 70% menurut Koordinator Research dan Development FITRA Muhammad Maulana penyebabnya karena tidak ada pengaturan besaran tunjangan kesejahteraan daerah. Belanja pegawai yang meningkat itu disebabkan karena tunjangan kesejahteraan daerah yang pengaturannya tidak ada, bahkan daerah kaya seperti DKI Jakarta mengalokasikan tunjangan setingkat staff sebesar Rp 2,9-4,7 juta dengan pejabat eselon I sebesar Rp 50 juta. Dalam rilisnya FITRA juga menyoroti 5 daerah dengan penghasilan kepala daerah tertinggi.

Provinsi yang memiliki penghasilan tertinggi TA 2012 gubernur dan wakilnya ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan total penghasilan Gubernur 7,7 Miliar/tahun dan wakilnya 7,5 Miliar/tahun.

Kemudian kota yang memiliki penghasilan tertinggi TA 2012 kota Surabaya menempati peringkat pertama dengan total penghasilan walikota sebesar 2,3 Miliar/tahun dan 2,2 Miliar/tahun untuk wakilnya.

Untuk kabupaten dengan penghasilan tertinggi kabupaten Badung menduduki peringkat pertama dengan total penghasilan Bupati sebesar 1,5 Miliar/tahunnya dan wakilnya sebesar 1.4 Miliar/tahunnya.

“Dengan gaji yang akumulasinya sudah sangat besar tersebut belum lagi ditambahkan tunjangan biaya lainnya dan fasilitas rumah dinas itu sudah merupakan gambaran bagaimana sejahterahnya kepala daerah yang menjabat tersebut” tukas Muhammad Maulana.

Ditambahkannya lagi bahwa setiap satu rupiah yang dinikmati sebagai penghasilan kepala daerah semuanya itu bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayarkan rakyat.

“Seharusnya dengan gaji sebesar itu, kepala daerah dapat mengabdi pada rakyat denagn sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat bukan malah sebaliknya, karena penghasilan mereka sumbernya dari pajak dan retribusi rakyat,” imbuhnya lagi.(sf/bhc/opn)