Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
iPad
JPU Perkara iPad Ajukan Kasasi ke MA
Tuesday 08 Nov 2011 16:16:58
 

Dian Yudha Negara dan Randy Lester Samu-samu saat masih menjalani persidangan di PN Jakarta Pusat (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Jaksa penuntut umum (JPU) perkara penjualan iPad tanpa buku petunjuk manual berbahasa Indonesia, ternyata tidak bersikap legowo. Mereka ternyata langsung mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA), menyusul vonis Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang diterima terdakwa Dian Yudha Negara dan Randy Lester Samu-samu.

Informasi soal upaya hukum dari penuntut umum ini, disampaikan kuas hukum Dian dan Randy, Virza Roy Hizzal kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/11). Hal ini menyusul pemberitahuan dari panitera pidana PN Jakarta Pusat yang mengabarkan bahwa kejaksaan mengajukan kasasi atas perkara terdakwa Dian dan Randy tersebut.

Menurut Virza, pengajuan kasasi tersebut dianggapnya cermin sikap kejaksaan yang tidak dapat menerima kekalahan. Mestinya JPU legowo menerima putusan bebas dan menerima kenyataan pihak kejaksaan telah melakukan kesalahan penerapan hukum serta pernah memenjarakan Dian dan Randy.

"Seperti yang pernah dikatakan Jaksa Agung Basrief Arief, agar jajarannya memilah-milah mana yang perlu diajukan kasasi dan mana yang tidak. Kasus ini menimpa rakyat kecil yang hanya ingin cari makan, mengapa jaksa tak mau melihat kasus ini secara utuh, bukan sekedar melihat dari sisi hukum,” papar Virza.

Virza juga menyatakan bahwa kasasi tersebut inskonstitusional. Pasalnya, saat ini legalitas kasasi terhadap putusan bebas sedang diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Yusril Ihza Mahendra dan sejumlah rekan ahli hukum. "Hingga ada putusan MK, kasasi yang diajukan jaksa kasus iPad harus dinyatakan dicabut dan batal demi hukum," tandas Virza.

Sebelumnya, pada Selasa (25/10) lalu, majelis hakim yang diketuai Sapawi memvonis bebas terdakwa Dian dan Randy dalam perkara penjualan iPad tanpa buku petunjuk manual berbahasa Indonesia dan tanpa sertifikasi.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa Dian dan Randy diputus bebas, karena dakwaan pertama Pasal 8 ayat (1) huruf j UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 52 jo Pasal 32 ayat (1) UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi itu, tidak terbukti.

Menurut majelis hakim, iPad bukan termasuk salah satu dari 45 barang telematika yang diharuskan memiliki modul berbahasa Indonesia. Terdakwa Dian dan Randy bukan importir ataupun distributor, melainkan perseorangan.(mic/wmr)



 
   Berita Terkait > iPad
 
  Baru Meluncur, iPad Air Langka di Pasaran
  Peluncuran iPad Mini 2 dan iPad 5 Dipercepat?
  Apple Luncurkan iPad Terbaru
  Layar iPad 3 Tampil dengan Resolusi Tertinggi
  Masuki AS Hanya Pakai iPad untuk Paspor
 
ads1

  Berita Utama
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2