Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Politik
Jangan Jadikan Pembangunan Infrastruktur sebagai Komoditi Politik
2018-02-08 07:36:50
 

Ilustrasi. Tampak kejadian musibah di 4 lokasi konstruksi pembangunan infrastruktur.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai kecelakaan proyek pembangunan infrasturktur akhir-akhir ini menjadi perhatian. Terakhir robohnya kontruksi jalur rel dwi ganda atau double-double track (DDT) dan longsornya terowongan bandara yang terjadi di Jakarta sehingga memakan korban jiwa.

Anggota DPR RI Komisi VI Nasril Bahar menyayangkan hal ini bisa terjadi. Ia mengatakan dalam mengejar target-target penyelesaian infrastruktur terdapat human error yang merugikan semua pihak. Baik pihak pemberi pekerjaan maupun pihak penerima kerja serta masyarakat.

"Yang namanya proyek pembangunan tentu mempunyai target yang diberikan oleh presiden untuk diselesaikan. Pressure ini bisa jadi membuat pekerja bekerja secara ceroboh, gegabah dan diiringi rasa ketakutan terhadap laporan jika penyelesaiain keluar dari target yang sudah ditentukan," ujar Nasril.

Ia melanjutkan, kalau secara teknis tentu pekerja proyek infrastruktur sudah mumpuni sesuai dengan keilmuannya. Namun sikap kehati-hatian ini yang perlu terus diingatkan agar posisi kecelakaan kerja itu tidak terulang lagi sehingga apa yang diingikan semua pihak akan tercapai.

"Kita berharap, bagi para politisi jangan jadikan ini sebagai komoditi politik,bagi pemerintah pun jangan jadikan ini komoditi politik juga. Demi pencitraan untuk tahun 2018 dan 2019 sehingga seakan-akan sudah selesai. Namun nyatanya rawan dengan kecelakaan dan roboh," pungkasnya.(mhr/sc/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Politik
 
  Dasco Gerindra: Prabowo dan Megawati Tak Pernah Bermusuhan, Saya Saksinya
  Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
  Tahun Politik Segera Tiba, Jaga Kerukunan Serta Persatuan Dan Kesatuan
  Memasuki Tahun Politik, HNW Ingatkan Pentingnya Siaran Pemberitaan yang Sehat
  Syahganda Nainggolan Desak Jokowi Terbitkan Inpres Agar Menteri Tak Bicara Politik Sampai 2023
 
ads1

  Berita Utama
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot

Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2