Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Politik
Jangan Jadikan Pembangunan Infrastruktur sebagai Komoditi Politik
2018-02-08 07:36:50
 

Ilustrasi. Tampak kejadian musibah di 4 lokasi konstruksi pembangunan infrastruktur.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai kecelakaan proyek pembangunan infrasturktur akhir-akhir ini menjadi perhatian. Terakhir robohnya kontruksi jalur rel dwi ganda atau double-double track (DDT) dan longsornya terowongan bandara yang terjadi di Jakarta sehingga memakan korban jiwa.

Anggota DPR RI Komisi VI Nasril Bahar menyayangkan hal ini bisa terjadi. Ia mengatakan dalam mengejar target-target penyelesaian infrastruktur terdapat human error yang merugikan semua pihak. Baik pihak pemberi pekerjaan maupun pihak penerima kerja serta masyarakat.

"Yang namanya proyek pembangunan tentu mempunyai target yang diberikan oleh presiden untuk diselesaikan. Pressure ini bisa jadi membuat pekerja bekerja secara ceroboh, gegabah dan diiringi rasa ketakutan terhadap laporan jika penyelesaiain keluar dari target yang sudah ditentukan," ujar Nasril.

Ia melanjutkan, kalau secara teknis tentu pekerja proyek infrastruktur sudah mumpuni sesuai dengan keilmuannya. Namun sikap kehati-hatian ini yang perlu terus diingatkan agar posisi kecelakaan kerja itu tidak terulang lagi sehingga apa yang diingikan semua pihak akan tercapai.

"Kita berharap, bagi para politisi jangan jadikan ini sebagai komoditi politik,bagi pemerintah pun jangan jadikan ini komoditi politik juga. Demi pencitraan untuk tahun 2018 dan 2019 sehingga seakan-akan sudah selesai. Namun nyatanya rawan dengan kecelakaan dan roboh," pungkasnya.(mhr/sc/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Politik
 
  Akademikus kritik narasi optimisme pemerintah: Jauh dari realitas, minim empati
  Dasco Gerindra: Prabowo dan Megawati Tak Pernah Bermusuhan, Saya Saksinya
  Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
  Tahun Politik Segera Tiba, Jaga Kerukunan Serta Persatuan Dan Kesatuan
  Memasuki Tahun Politik, HNW Ingatkan Pentingnya Siaran Pemberitaan yang Sehat
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2