JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Nasional (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menegaskan, persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menggunung tak akan membendung langkahnya maju sebagai salah satu kandidat capres Partai Demokrat. Pasalnya, Jumhur mengklaim, para TKI sendiri yang mendorongnya mencalonkan diri sebagai presiden.

"Saya jalan aja, saya rasa nggak ada masalah atau tidak ada guilty feelings. Karena yang mendukung saya maju ya mereka-mereka (buruh dan TKI) yang merasakan sendiri di lapangan," ujar Jumhur dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (06/08), sebagaimana dilansir Kompas.

Jumhur mengakui selama ini belum mampu maksimal persoalan TKI di luar negeri. Dia mengaku selama menjalani tugas di BNP2TKI, memang masih banyak pekerjaan rumah terkait persoalan TKI.

"Kami memang tidak bisa urus masalah TKI 100 persen sempurna, karena banyak hal yang bukan otoritas kami," kata Jumhur.

Ia menjelaskan persoalan TKI di luar negeri misalnya, menjadi otoritas di wilayah itu. Selain itu, Jumhur beralasan menumpuknya masalah TKI juga disebabkan penyaluran TKI sudah puluhan tahun dilakukan. Untuk maju sebagai peserta konvensi capres Partai Demokrat, Jumhur pun mengatakan dirinya bukan berarti tak menghasilkan apa pun selama di BNP2TKI. Dia mengkalim berhasil menekan persoalan PHK buruh hingga 50 persen.

"Selain itu, Saudi kita juga berhasil moratorium. Ini suatu hal yang revolusioner dan pertama kali terjadi. Selain itu juga ada penurunan biaya penempatan, bunga bank, sampai call center. Tapi tidak sempurna memang iya," ungkap Jumhur.

Saat ditanyakan banyaknya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengkritik kinerjanya, Jumhur menjelaskan banyak tipe LSM di Indonesia. Salah satunya adalah Migrant Care, sebut Jumhur, yang berfungsi setiap kerja pemerintah.

"Jadi silakan saja, saya hormati mereka kritik. Kalau mereka (buruh dan TKI) benci saya, tidak mungkin buruh migran dan TKI mendukung," imbuh Jumhur.(bhc/kcm/rat)