JAKARTA, Berita HUKUM - Guna mencegah masuknya dana asing plus dana haram dalam Pemilu 2014, Koalisi Anti Utang (KAU) bersama Koalisi Mandiri Untuk Demokrasi (KMUD) kembali mengadakan diskusi publik terkait dana haram kampanye, Senin (29/4) di Jakarta.

Diskusi ini menghadirkan narasumber Chalid Muhammad (Dir Istitute Hijau Indonesia), Ray Rangkuti (Dir LIMA), dan Sebastian Salang (Koordinator FORMAPPI).

Adapun permasalahan yang menjadi pokok dari sumber dana kampanye bagi Partai Politik (Parpol), yang menjadi kontroversial dalam UU No.2/28 Jo UU No.2/2012 tentang Parpol, sumber kuangan Perpol dari; a. Iuran anggota, b. Sumbangan yang sah menurut hukum, dan c. Bantauan Negara APBN dan APBD.

Disini menjadi dasar permasalahan, kebutuhan pendanaan yan sangat besar membuat Parpol berlomba-lomba mengakumulasi pendanaannya, dan menghalalkan berbagai cara.

Ray Rangkuti mengatakan, "dana para Caleg Parpol tidak pernah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kedepan Partai ini tidak akan melakukan kampanye, namun Calegnyalah yang berkampanye," ujarnya.

Sedangkan yang dikejar KPU itu dana kampanye Parpol, bukan dana Caleg. Seharusnya semua dana kampanye itu harus diperiksa dan dilacak, karena ada pernah seorang Caleg yang mengaku menghabiskan uang 6 milyar, jadi pengakuan dari sesorang Caleg yang menghabiskan hingga Rp 6 miliar harusnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

"Yang disebut dana haram ada dua, yang pertama dana hasil kejahatan, dana korupsi dan sejenisnya, atau dana bantuan dari pihak asing," tambah Ray.

Chalid Muhammad (Direktur Istitute Hijau Indonesia) mengatakan banyak Parpol dan Caleg menggunakan uang dari hasil Pertambangan, Perkebunan, Kelautan, Kehutanan, dalam setiap kegiatan Pemilukada, maka akan dikeluarkan Ijin-ijin pertambangan. Dan Golkar menempati posisi teratas terkait keluarnya ijin pengolahan alam.

"Dan hampir seluruh Parpol ada pengusaha-pengusaha yang menjadi ongkos dan penyumbang dana Kampaye Pemilihan Umum. Justru mereka membuat kebijakan mempercepat Kapital seperti yang terjadi di Kementerian Kuhutanan," ujar Chalid.

"KPU dan Bawaslu tidak ada bekerja memeriksa setiap dana kampnye Parpol dan para Caleg. Buat apa mereka ini bila tidak mau bekerja, kita minta dibubarkan saja," pungkas Ray Rangkuti.(bhc/put)