PALANGKA RAYA, Berita HUKUM - Pengamat sosial kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya (Unpar), Prof Dr HM Norsanie Darlan menilai, Kalimantan Tengah (Kalteng) sangat layak menjadi ibu kota negara (Indonesia), karena beberapa keunggulan komperatif dan kompetitif.

"Kalau Ibu Kota Republik Indonesia dipindahkan dari DKI Jakarta Raya (Jaya) ke Palangka Raya, Kalteng, setidaknya ada tujuh keuntungan," imbuhnya di Kalteng, Sabtu (26/1).

Pendapat Guru Besar perguruan tinggi negeri tertua di Bumi Isen Mulang Kalteng itu dikemukakan menanggapi pro-kontra terhadap pemindahan Ibu Kota RI, termasuk ke kota cantik Palangka Raya, yang belakangan cukup ramai menjadi pembicaraan.

Namun mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) itu lebih cenderung menyukai, kalau Ibu Kota Pemerintahan RI pindah dari DKI Jaya ke Palangka Raya, yang sejak lama dipersiapkan dan menjadi impian mendiang Presiden Soekarno.

Ia menyatakan, beberapa keuntungan jika Ibu Kota RI pindah ke Palangka Raya, antara lain ibu kota Kalteng berada di pulau terbesar di tanah air. Posisiya juga di tengah-tengah pulau, sehingga sudah pasti aman dari tsunami.

Apalagi selama ini Bumi Borneo dikenal sebagai daerah relatif aman dari ancaman berbagai bencana alam, karena tidak memiliki gunung berapi aktif, serta bebas tsunami akibat gempa tektonik.

Selain itu, selama berabad-abad, belum pernah ada gempa. Bahkan dalam sudut pandang ilmu pengetahuan, juga Kalimantan tidak mudah terkena gempa, serta terbebas dari banjir seperti kejadian di DKI.

Kemudian, jika jadi Ibu Kota RI di Palangka Raya, tentu harus ditata dengan baik dan mudah penataannya. Karena tidak akan terjadi seperti di Jakarta atau kota-kota lain untuk pembebasan lahan dengan biaya dan risiko yang terlalu besar.

Sebagai contoh di Palangka Raya tentu tidak akan menggusur penduduk seperti pada beberapa kota lain, karena masih banyak tersedia lahan, lanjut pria kelahiran Anjir Kapuas Kalteng yang meniti karier mulai dari pegawai rendahan itu.

Keuntungan lain, jika Ibu Kota RI pindah ke Palangka Raya, bila pemerintah pusat memanggil instansi untuk datang, maka komunikasi dan transportasi dari kawasan barat maupun timur tidak terlalu jauh.

"Pasalnya, Kota Palangka Raya ada di tengah-tengah negeri nusantara Indonesia," lanjut Guru Besar yang banyak mengeluti Pendidikan Luar Sekolah (PLS) atau Pendidikan Non Formal tersebut.

Oleh sebab itu, kata Norsanie, tidak salah kalau impian presiden pertama RI, dengan pemikiran yang cukup visioner, menjadi perhatian bersama.

Semantara Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi di Banjarmasin mengatakan bahwa, “Perhatian itu sebuah kewajaran. Karena wacana tersebut, bukan rahasia umum lagi,” ujarnya, Rabu (23/1).

“Apalagi kota metropolitan tersebut belakangan seakan sudah menjadi langganan banjir. Sementara pemerintah tampaknya masih kesulitan mencari solusi agar persoalan itu tidak lagi menghambat jalan roda pemerintahan,” katanya.

Menurut anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pemindahan ibu kota RI bukan semudah membalik telapak tangan, namun bisa terwujud asalkan ada kesepahaman dan kajian lebih mendalam.

“Karena pemindahan ibu kota RI tidak hanya memerlukan pemikiran, melainkan dari segi biaya juga harus menunjang serta berbagai pertimbangan lain,” kata mantan pegawai Departemen Keuangan itu.

Menurut dia, memang sudah selayaknya ibu kota negara dipindah dari DKI. Kalimantan sangat siap dan merupakan kawasan strategis untuk menjadi tempat ibu kota RI.

“Pulau Kalimantan yang dianggap strategis untuk pemindahan ibu kota RI tersebut. Karena Pulau Borneo bila dilihat dari sisi bencana sangat kecil, seperti gempa dan banjir,” kata politisi PKS tersebut.

“Layak atau tidak layak, Kalimantan merupakan daerah yang sangat strategis. siap atau tidak siap, Kalimantan masih sangat luas untuk membangun pemerintahan RI,” demikian Riswandi.(dbs/bhc/opn)