KALTIM, Berita HUKUM - Langkah Propinsi Kalimantan Timur untuk melakukan moratorium penebangan hutan di wilayah propinsi tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian RI, hal ini sekaligus menjadi sinyal melemahnya penolakan dari kementerian ini terhadap moratorium penebangan demi kepentingan perluasan perkebunan.

Rencananya moratorium ini akan dijalankan selama setahun mulai 2013 ini, untuk menekan angka konflik lahan akibat perluasan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara. Dalam pernyataannya kepada Reuters.com Gamal Nasir, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI menyatakan dukungannya terhadap rencana ini.

“Kami mendukung langkah propinsi Kalimantan Timur untuk membatasi moratorium terhadap penambahan perkebunan di tahun 2013,” ungkap Gama Nasir, Sabtu (2/2).

“Kami mendukung langkah ini karena bertujuan untuk memperbaiki soal konsesi lahan dan tata guna lahan sebagai bagian dari manajemen pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik di Kalimantan Timur,” tambahnya.

Namun perusahaan perkebunan meragukan langkah ini karena mereka tidak pasti apakah pemerintah propinsi memiliki otoritas untuk melakukan moratorium yang terpisah dari kebijakan moratorium kehutanan nasional.

Kalimantan Timur memang salah satu produsen utama batubara di Indonesia. Tak kurang dari 2/3 produksi batubara nasional dihasilkan propinsi ini. Sementara perkebunan kelapa sawit di propinsi ini kini mencapai 700.000 hektar, dan menghasilkan 2 juta ton CPO setiap tahunnya menurut data dari GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia).

Berbagai produsen utama kelapa sawit diantaranya Astra Agro Lestari, Sime Darby, Sinar Mas dan BW Plantation memiliki lahan di Kalimantan Timur, dan berkontribusi dalam menghasilkan 27,5 juta metrik ton produksi sawit nasional. Sementara cadangan batubara di propinsi ini diperkirakan masih mencapai 8,5 miliar ton, atau sekitar 40% dari potensi batubara nasional.

Indonesia, saat ini memang terus menjadi sorotan dunia internasional terkait perusakan hutan tropis yang masif akibat ekspansi perkebunan dan pertambangan di hutan alam dan lahan gambut.(mgb/bhc/rby)