KAUR, Berita HUKUM - Banyaknya informasi yang beredar belum jelas ditengah -tengah masyarakat kabupaten Kaur provinsi Bengkulu beberapa hari belakangan ini, terkait proses tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), menjadikan Pemerintah Daerah (Pemda) Kaur melakukan jumpa pers dilantai dua gedung kantor Bupati Kaur pada, Kamis (25/10).

Pemda Kaur melalui Sekertaris Daerah (Sekda) kabupaten Kaur, Nandar Munadi, M.Si menyampaikan saat jumpa pers bahwa, kabupaten Kaur melaksanakan tes CPNS 2018 dipastikan dengan cara Cat UNBK Kemendikbud RI.

"Dengan pertimbangan biaya pelaksanaan tes CPNS, sudah dianggarkan pada anggaran perubahan bulan agustus 2018 yang lalu oleh DPRD kabupaten Kaur yang mencapai diatas 600.000.000," ungkap Sekda, Kamis (25/10).

Nandar mengatakan, "untuk lokasi tempat tes CPNS yakni di SMPN 8 Kaur, yang bekerjasama dengan perguruan tinggi Universitas Padjadjaran (UNPAD), mulai dari sistem komputerisasi, pengawasan dan jaringan internetnya, kegiatan pelaksanaan nantinya dilakukan dalam 4 hari, agar peserta bergantian sesuai jadwal tes yang telah di buat nantinya," jelasnya.

Sekda Kaur menambahkan juga, dalam persiapan teknis tes CPNS setidaknya ada 200 komputer yang telah tersedia untuk pelaksanaan tes seleksi CPNS tersebut, saat ini sudah ada dua ratus komputer tersedia jelasnya.

Dijelaskan Sekda bahwa, "keputusan pelaksanaan tes mandiri dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempuh, efisiensi waktu dan kajian ekonomis, yang dapat berdampak positif terhadap warung makan yang ada di kabupaten Kaur, saat hari tes cpns nantinya," ungkap Sekda.

Sementara pada waktu dan tempat berbeda, selain Ketua Komisi I DPRD Kaur, Denny Setiawan, SH dari fraksi partai Demokrat yang sebelumnya sudah mempertanyakan mengapa proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kabupaten Kaur provinsi Bengkulu yang termasuk daerah 'paling miskin' pendapatannya di Bengkulu mengacu pada surat keputusan Kemendikbud nomor: B/531/M.SM.01.00/2018, tanggal 16 oktober 2018 dengan sistem mandiri, yang artinya biaya kegiatan dibebankan pada daerah kabupaten Kaur.

Senada dengan rekan sesama Anggota Dewan Denny Setiawan tersebut, menurut anggota DPRD Kaur dari fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) Abdul Hamid, Spd mengatakan kepada pewarta bahwa, terkait alokasi anggaran untuk tes CPNS Kaur sebesar sekitar Rp. 600 Juta tersebut tidak ada pengesahan dari DPRD, "Tidak ada pengesahan anggaran saat perubahan anggaran di bulan agustus 2018 yang lalu, yang peruntukannya untuk tes cpns tahun 2018 ini," jelas Hamid, Kamis (25/10).

Hamid pun menambahkan, "bila anggaran itu ada, artinya biaya tes cpns tersebut bodong," tegas Hamid.(bh/aty)