JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan bahwa kebijakan impor yang dilakukan pemerintah baru-baru ini merupakan kebijakan yang tidak popular secara politik. Ia memastikan Komisi IV DPR RI sepakat tidak menyetujui kebijakan impor yang akan dilakukan oleh pemerintah ini, sehingga ia meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat itu.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi live streaming bertajuk 'Kongkow Berfaedah' secara virtual yang diselenggarakan Tim Media Sosial, Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI, yang dipantau dari Jakarta, Jumat (19/3). Menurutnya, di tengah memasuki masa panen raya seharusnya masyarakat dapat menikmati pangan hasil pertanian dalam negeri, bukan malah dibanjiri dengan impor pangan.

"Jadi, satu, kalau untuk isu impor satu juta ton kita di Komisi IV secara bersama-sama sepakat menolak hal tersebut. Terutama kita Komisi IV menolak importasi, terutama ketika sedang ada panen raya. Kan panen raya di depan mata. Sebaiknya itu perlu dievaluasi untuk impor beras, dan ini sudah tegas bahwa kita di Komisi IV menolak itu," tegas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini.

Anggia mengatakan saat ini data status ketahanan pangan Indonesia juga tengah meningkat. Artinya ada optimisme bagi masyarakat Indonesia memiliki ketahanan pangan yang prima. Ia menambahkan bahwa Komisi IV akan membuktikan hal tersebut dengan melakukan inspeksi lapangan.

"Apabila bahwa kita lihat dan kita memastikan bahwa stok pangan aman, kita menolak (impor). Kalau kita melihat bahwa stok pangan ini aman ya. Ada optimisme meskipun harus mulai kita buktikan. Kita juga ingin tahu data di pemerintah dan kita inginnya itu jujur, jadi benar tidak karena bencana alam ini akan mempengaruhi produktivitas pangan kita," imbuhnya.

Anggia menuturkan negara harus punya upaya agar produksi dalam negeri Indonesia itu bisa lebih maksimal karena memiliki potensi yang sangat besar. Ia tidak ingin kekayaan Indonesia yang sedemikian rupa ini dimanfaatkan oleh asing sebagai pasar potensial. Menurutnya akibat dari hal tersebut akan dapat menyengsarakan rakyat.

"Menurut saya negara harus punya upaya bagaimana produksi dalam negeri itu bisa lebih maksimal, karena kita punya potensi yang besar sekali untuk bisa menghasilkan produksi yang memang kita konsumsi sendiri. Jadi Indonesia ini kan banyak sekali penduduknya (huge number) gitu, jangan sampai kemudian hanya menjadi pasar dari produk-produk luar negeri," tandas legislator dapil Jawa Timur VI itu.(er/sf/DPR/bh/sya)