JAKARTA-Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap akan mempertahankan pendapatnya bahwa Prita Mulyasari pantas dinyatakan bersalah dan layak menerima hukuman enam bulan penjara. Argumentasi hukum penuntut umum ini akan disampaikan dalam kontra memori atas memori peninjauan kembali (PK) yang telah diajukan Prita, beberapa waktu lalu.

Sikap tak mau tak peduli dengan nasib rakyat kecil yang diperkarakan RS Omni Serpong, Tangerang, Banten itu, diperlihatkan Jaksa Agung Basrief Arief kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/8). “Kontra memori PK Kejaksaan dalam praktik peradilan, ya JPU harus mempertahankan pendapatnya,”jelas Basrief.

Namun, semua putusan tetap berada di tangan hakim majelis peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Prita. Sedangkan mengenai rencana eksekusi yang akan dilakukan Kejaksaan, ujar Basrief, tetap bisa saja dilakukan kapan saja. Tetapi sampai sekarang Kejaksaan masih belum melakukan eksekusi. "Keadilan substansial yang sekarang. Saya pikir eksekusi bisa saja dilakukan sewaktu-waktu, tapi hingga sekarang belum memikirkannya untuk melakukannya,” jelas mantan Jamintel ini.

Kasus Prita Mulyasari ini, berawal dari tulisan surat elektronik yang mengeluhkan pelayanan di RS Omni Serpong. selanjutnya, Prita tersandung masalah hukum di jalur perdata dan pidana. Dalam perkara perdata, Mahkamah Agung (MA) membebaskan Prita Mulyasari dari segala gugatan hokum.

Dalam peradilan pidana, Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis bebas pula pada dua tahun lalu, meski JPU menuntut Prita dipenjara enam bulan. Namun, MA dalam putusan kasasinya memenangkan JPU dan memutuskan Prita bersalah. Putusan yang terdaftar dengan nomor 822 K/PID.SUS/2010 itu, diputus majelis hakim yang diketuai Zaharuddin Utama dengan hakim anggota, Salman Luthan dan Imam Harjadi. (mic/bie)