JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 22 Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk perkara korupsi telah dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Hal ini bertentangan dengan semangat Komisi Kejaksaan (Komjak), dimana Halius Hosein pernah mengatakan bahwa Komjak sebagai lembaga pengawas kejaksaan justru menyayangkan jika Kejaksaan Tinggi (Kejati) terlalu banyak SP3.

Secara jelas Komjak menilai banyaknya SP3 yang dikeluarkan dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kejaksaan. "Menurut saya ini jelas meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan untuk menegakkan hukum," kata Komisioner Kejaksaan, Kamilov Sagala, seperti dikutip detikcom, Sabtu (25/5).

Kamilov menjelaskan, alasan Kepala Kejati Sumbar Ahmad Djaenuri untuk mengeluarkan SP3 karena bukti yang dirasa belum cukup.

Namun Komjak tetap meminta Kejaksaan Agung untuk mencari tahu fakta hukum sebenarnya. "Jaksa agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawas harus memeriksa kepala kejaksaan tinggi (Kajati) Sumbar apa yang terjadi sebenarnya. Ini seperti cuci gudang saja kerja Kajati tersebut," terang Kamilov.

Di tempat terpisah, pengamat hukum Harry Hoepoedio mengatakan bahwa sebetulnya dikeluarkannya SP3 sebanyak itu tidak perlu diresahkan oleh masyarakat, karena pada setiap SP3 selalu ada klausul, yakni bila sewaktu-waktu ditemukan bukti baru maka SP3 ini akan dibatalkan.

"Tapi yang selalu terjadi adalah, bahwa SP3 menghilangkan semangat para penegak hukum untuk melanjutkan penyidikan dan penyelidikan dan sering ditafsirkan oleh para tersangka seolah-olah sebagai putusan "bebas murni" jadi begitu," kata Harry kepada BeritaHUKUM.com, Minggu (26/5) di Jakarta.

Dijelaskan Harry lagi, bahwa 2 hal tersebut, yaitu hilangnya semangat para penegak hukum dan SP3 dianggap bebas murni, ini yang sering menjadi persoalan yang seperti tiada habisnya.

"Dua hal itu bisa memberi citra seakan-akan Kejaksaan menjadi hakim sendiri. Karena itu dikeluarkannya sebuah SP3 tidak harus serta merta menghilangkan semangat dan kegiatan Kejaksaan untuk mendapat bukti-bukti atau unsur-unsur baru, dan tidak boleh ditafsirkan oleh siapapun seakan-akan sebagai putusan "bebas murni". Dan SP3 tidak dijadikan obyek untuk menangguk rezeki. Jadi sangat normatif bila Kejaksaan Agung memeriksa untuk mencari apa sebenarnya yang melatar belakangi "cuci gudang" itu," tutur Harry menjelaskan.(dtk/bhc/mdb)