JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon menyatakan bahwa momentum hari pahlawan tak cukup hanya sekedar diperingati, namun perlu dihayati seluruh semangat yang melatarbelakanginya.

"Dari pertempuran 10 November 1945, kita belajar bahwa ketika kedaulatan tanah air tidak dihormati dan diinjak-injak, maka menjadi tanggung jawab seluruh pihak untuk turun membela. Dalam ungkapan Jawa kita mengenal istilah 'sadumuk bathuk sanyari bumi'. Biarpun hanya sejengkal, jika tanah kita dirampas maka harus dipertahankan dengan nyawa. Prinsip itulah yang mengilhami para pahlawan kita dulu untuk bertempur habis-habisan," ucap Fadli, Jum'at (10/11).

Namun sayangnya prinsip tersebut saat ini tak tercermin dalam kebijakan pemerintah. Yang terjadi justru krisis nilai kepahlawanan. "Jika dulu perampasan kedaulatan dilakukan dengan senjata, maka saat ini perampasan dilakukan melalui senjata ekonomi, seperti jerat utang luar negeri, monopoli modal asing dalam investasi, dan sejenisnya. Ironisnya, hal-hal itu kadang terjadi karena fasilitas dari elit kita sendiri," ujarnya.

Pimpinan DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini menyampaikan, dalam kebijakan pengelolaan lahan, misalnya, banyak sekali ketidakadikan. Dalam catatannya, hingga tahun 2016, 175 juta hektar atau sekitar 93 persen luas daratan di Indonesia dimiliki para pemodal swasta dan asing. Ini artinya, hanya 7 persen dari luas daratan Indonesia, yang benar-benar dikuasasi oleh rakyat. Hal ini terefleksi juga dari rendahnya kepemilikan lahan petani kita yang rata-rata hanya menguasai 0,39 hektar.

"Krisis spirit kepahlawanan dalam kebijakan pemerintah juga tercermin dari adanya rencana penjualan aset BUMN. September lalu, pemerintah mengutarakan rencananya untuk menjual aset-aset BUMN yang dinilai sudah bisa memberikan keuntungan. Harapannya, keuntungan yang diperoleh dari penjualan, dapat digunakan membiayai proyek lainnya. Dan aset yang telah dijual pun dapat dibeli kembali (buyback)," ungkapnya.

Logika itu jelas melanggar rasionalitas dan bertentangan dengan konstitusi. "Jelas sekali konstitusi kita memerintahkan agar negara menguasai sektor-sektor strategis dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Buat apa menjual aset BUMN yang menguntungkan negara kepada swasta? Ini jelas bukan satu sikap mental yang mencerminkan semangat kepahlawanan. Ini sikap kerdil yang selalu mencari jalan pintas. Jangankan berkorban untuk negara, yang terjadi justru mengorbankan negara, menggadai negara, untuk kepentingan jangka pendek," tutur Fadli.

"Dari pengalaman kita belajar, ketika aset BUMN dijual ke publik, aset tersebut kenyataannya akan lebih banyak dikuasai asing. Lihat bagaimana Indosat dijual kepada asing. Saat ini lebih dari 60% aset Indosat dikuasai Qatar dan Norwegia. Pemerintah Jokowi berjanji membeli kembali Indosat, namun tak kelihatan tanda-tanda realisasi," tandasnya.

Fadli mengatakan, kalau memperhatikan jumlah utang negara yang terus menggunung. Selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo, jumlah tambahan utang negara jauh lebih besar dari utang lima tahun pertama kekuasaan SBY. Saat ini utang kita sekitar Rp3.779 triliun. Hingga akhir tahun jumlahnya diperkirakan akan tembus Rp4.000 triliun, mengingat setiap defisit anggaran selalu ditutup dengan utang.

"Utang ini membelenggu kedaulatan. Sebab, selain membuat pemerintah jadi mudah didikte, untuk membayar utang itu pemerintah biasanya memilih untuk menjual aset negara tadi. Beban utang juga telah membuat negara kehilangan perannya dalam melindungi rakyat. Sebab, demi membayar utang yang dalam dua tahun ke depan angka totalnya mencapai Rp. 810 triliun, pemerintah sejak tiga tahun lalu banyak sekali mencabut subsidi untuk rakyat," papar politisi F-Gerindra itu.

"Dari gambaran itu, kita berkaca diri, jangan sampai kemerdekaan yang telah direbut para pahlawan, kita sia-siakan. Bahkan kita khianati dengan menjual aset dan kekayaan negara pada asing. Inilah yang jauh lebih penting, yang bisa kita maknai dari momen hari pahlawan nasional kali ini," pungkasnya.(dep,mp/DPR/bh/sya)