JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka memperkuat komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan negara, khususnya bagi entitas di lingkungan pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan), BIN dan Lemsaneg mengadakan kegiatan Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan.

Kegiatan dengan tema "Membangun dan Menyelaraskan Komitmen Entitas Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara" dibuka oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Selasa (28/4) di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta. Sebagai keynote speaker adalah Anggota I BPK DR. Agung Firman Sampurna.

Mencermati perkembangan tersebut diatas, maka perlu dilakukan kegiatan dalam bentuk Forum Akuntabilitas Nasional yang melibatkan para pimpinan entitas pemeriksaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai unsur pelaksana anggaran dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka meningkatkan pemahaman, awareness dan komitmen untuk menciptakan good governance dan sistem pengendalian internal yang memadai dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara," )," ucap Berty Medmas, selaku Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, melalui siaran pers yang di terima, Selasa (28/4)

Tampil sebagai nara sumber Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adipradana.

Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara menjadi target perwujudan pemerintahan yang bersih dan efektif. Semua lembaga membidangi pertahanan negara komitmen membangun dan menyelaraskannya, terbukti dengan pencapaian positif pada periode sebelumnya.

Pengelolaan keuangan di lingkungan Kemhan, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara, dan Lemsaneg menunjukkan perbaikan signifikan sepanjang waktu. Pengelolaan keuangan pertahanan meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan.

Sedangkan penguatan komitmen pengelolaan keuangan melalui forum akuntabilitas nasional sebatas meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen menciptakan good governance. Penguatan komitmen ini sekaligus memantapkan sistem pengendalian internal yang memadai dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara.

Forum akuntabilitas nasional juga diharapkan dapat mengoptimalkan tugas konstitusional BPK, seperti pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sehingga memberikan nilai lebih dan umpan balik bagi perbaikan bisnis nasional.(rls/bh/yun)