Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Tsunami
Kepala BMKG Diminta Mundur dari Jabatan
2018-10-04 05:24:32
 

Ilustrasi. Tampak kondisi daerah yang hancur akibat gempa tsunami di Sulawesi Tengah.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing meminta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengundurkan diri dari jabatannya. Anthon menilai Dwikorita tidak layak lagi memimpin BMKG, karena ia paling bertanggung jawab terhadap banyaknya jumlah korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menyebut kelalaian yang dilakukan BMKG dalam mendeteksi bencana dianggap sebagai kesalahan fatal. Selain itu, pernyataan yang diberikan kepada media juga sangat normatif, sehingga membuat informasi menjadi simpang siur.

"Saya dengan tegas meminta agar Kepala BMKG lebih terhormat kalau mengundurkan diri. Di samping itu juga, statement-statement yang diberikan dilontarkan oleh Kepala BMKG ini sangat simpang siur atau sangat berlainan dengan realita. Padahal sebagai pemimpin, seharusnya dia dapat melaporkan kondisi yang sejelas-jelasnya," jelasnya ketika ditemui Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/10).

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini menyebut rusaknya alat pendeteksi tsunami sejak tahun 2012 tidak pernah diketahui sebelumnya. Ia sangat menyayangkan miskoordinasi yang kebablasan seperti ini, sehingga berimbas kepada penderitaan yang dialami masyarakat.

"Rusaknya alat pendeteksi ini tidak pernah dilaporkan sebelumnya ke DPR. Jika jauh hari kita tahu, pasti kita akan segera lakukan tindakan cepat. Kita kan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kalau masyarakat sudah terlunta-lunta begini, kita semua harus bertanggung jawab," tutur Anton menyesalinya.

Legislator dapil Sumatera Utara III ini meminta pemerintah untuk secepatnya mengevaluasi kinerja Kepala BMKG agar permasalahan bencana ini tidak berlarut-larut. Ia menilai, apabila situasi tanggap bencana dilakukan maka korban jiwa pastinya dapat diminimalisir.

"Pemerintah dalam hal ini harus tegas memilih orang yang kompeten, kompeten di pekerjaannya dan kompeten memberikan penjelasan kepada masyarakat. Apalagi masalah ini kan sangat sensitif. Coba bayangkan berapa orang yang hilang, rumah yang rusak, porak-poranda, bahkan tidak makan sampai sekarang. Harus segera dievaluasi," tandas Anthon.

Seperti diketahui, gempa dan tsunami dahsyat yang menghantam Palu dan Donggala di provinsi Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9) lalu data yang dihimpun hingga kini telah menewaskan lebih dari 1.407 Orang. Selain itu, ada 2.549 orang yang mengalami luka berat. 113 orang dinyatakan hilang, serta ada 152 orang yang masih tertimbun reruntuhan, dan 65.733 rumah rusak berat. Tercatat 70.821 warga yang terdampak gempa dan tsunami mengungsi di 141 titik

Sedangkan, dari media sosial twitter akun BMKG @infoBMKG yang memiliki banyak followers sebesar 3.683.851 tersebut, saat kejadian bencana memang mentweet status Peringatan Gempa dan Tsunami, yakni pada Jumat (28/9) pukul 17.05 WIB dengan menulis :

"#Peringatan Dini Tsunami di SULTENG,SULBAR, Gempa Mag:7.7, 28-Sep-18 17:02:44WIB, Lok:0.18LS,119.85BT,Kdlmn:10Km#BMKG," tulisnya.

Namun, tak lama setelah itu sekitar 29 menit, diperkirakan pada saat tsunami menghantam daerah pesisir pantai, BMKG pada pukul 17.36 WIB, Jumat (28/9), akun BMKG tersebut mentweet kembali Peringatan Tsunami Telah Berakhir :

"#Peringatan dini TSUNAMI yang disebabkan oleh gempa mag:7.7, tanggal: 28-Sep-18 17:02:45 WIB, dinyatakan telah berakhir#BMKG," tulis BMKG.(eps/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Tsunami
 
  Kerugian Material Akibat Tsunami di Kawasan Tanjung Lesung Berkisar Rp150 Milliar
  Tim SAR Gabungan Terus Menemukan Korban Tsunami Selat Sunda, 373 Meninggal Dunia dan 128 Hilang
  Evakuasi Korban Tsunami Terus Dilanjutkan: 281 Meninggal, 1.016 Luka-Luka Dan 57 Hilang
  Tim Evakuasi TNI Sudah Diterjunkan di Lokasi Tsunami Selat Sunda
  Ikut Berduka, Sandiaga Uno Terjunkan Tim Bantuan ke Lokasi Terdampak Tsunami
 
ads1

  Berita Utama
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas

 

ads2

  Berita Terkini
 
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Viral Konten Dedi Mulyadi soal Sumber Air Aqua, Ini Klarifikasi AQUA

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Mahfud MD Heran Diminta KPK Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: Agak Aneh Ini

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2