JAKARTA, BeritaHUKUM - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) R.I, Adi Suryanto melantik pengurus baru Ikatan Widyaiswara Indonesia untuk periode 2019-2023, di Auditorium LAN, Jalan Veteran, Jakarta, Selasa (10/12).

Adi mengatakan, IWI merupakan organisasi profesi yang dimiliki ASN (Aparatur Sipil Negara) dan organisasi ini yang mewadahi para widyaiswara.

"Mereka berserikat, berkumpul sebagai profesi dan merumuskan standar program kerja selama 4 tahun kedepan," kata Adi.

Ia juga mengucapkan selamat atas terpilihnya ketua umum dan jajaran pengurus DPP IWI yang baru melalui Kongres VI. Pelantikan dan berita acara pengangkatan ini ditandatangani Adi Suryanto selaku Kepala LAN.

Adapun pengurus DPP IWI yang dilantik masing-masing Boediarso Teguh Widodo sebagai Ketua Umum, Endan Suwandana (Wakil Ketua I) Bambang Sugiyono (Wakil Ketua II), Muhammad Maliki Moersid (Wakil Ketua III), Jamaluddin Al Afgani (Wakil Ketua IV).

"Jadi kongres sebagai kewajiban empat tahunan bagi organisasi IWI sudah kita selesaikan. Selamat pengurus Widyaiswara yang baru," ucapnya.

Lebih lanjut, Adi menuturkan, dalam latihan dasar bagi aparat sipil negara dan PNS, diberikan materi pra jabatan, menanamkam dasar PNS, juga pembelajaran anti korupsi, nasionalsime, etika publik, komitmen mutu, dan akuntabilitas.

"Setiap CPNS ataupun Aparat Sipil Negara harus punya karakter dan nilai-nilai dasar yang baik. Dan itu kita tanamkan di awal," jelas Adi.

Dia pun menjelaskan tiga fungsi dan peran PNS, yakni Pelayanan, menjalankan kebijakan publik, dan pemersatu bangsa.

Sementara itu, Ketua Umum DPP IWI Boediarso Teguh Widodo mengatakan, kepemimpinan DPP IWI 2019-2023 akan dibangun dengan prinsip kolektif kolegial.

"Artinya, pengambilan keputusan sejauh mungkin melalui musyawarah mufakat dan dengan konsep keterbukaan," jelasnya.

Dengan demikian, jelas Boediarso, kepengurusan IWI harus membangun komunikasi yang baik, memanfaatkan teknologi informasi yang semakin canggih.

Berdasarkan hasil kongres, Boediarso menyampaikan adanya sejumlah perubahan AD/ART, juga membentuk program kerja dan rekomendasi terkait kesejahteraan ASN, terutama bagi profesi Widyaiswara.

"Kita upayakan peningkatan tunjangan dan kinerja graduating (kelulusan) bagi Widyaiswara. Sebab selama ini jauh lebih rendah dari profesi struktural.
Maka kita akan perjuangkan penyetaraan gradueting Widyaiswara setingkat atau sedikit di bawah struktural dalam setiap tingkatan," papar Boediarso.

Boediarso menuturkan, kenaikan tunjangan jabatan profesi Widyaiswara sejak 2008 belum disesuaikan, atau paling tidak disetarakan.

"Selain hak-hak tadi, kita juga ingin dorong keseimbangan. Tak hanya hak juga kewajiban. Maka kita akan tingkatkan kinerja profesi Widyaiswara. Sebab kami memiliki peran strategis, sebagai guru birokrasi dan guru bangsa," pungkasnya.(bh/amp)