JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat, makin merosot tajam. Hal ini tak lain diakibatkan sejumlah persoalan hukum yang dituding melibatkan sejumlah kader partai tersebut.

“Penurunan itu, karena Partai Demokrat pada pemilu 2014 mendatang tidak lagi memiliki figur sentral seperti pada periode 2004-2009. Tapi faktor utamanya adalah sejumlah kasus yang diduga melibatkan sejumlah petinggi partai itu,” kata peneliti senior Charta Politika, Yunarto Wijaya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (29/1).

Menurut dia, dua tahun menjelang 2014, belum ada figur yang kuat untuk menggantikan peran SBY tersebut. Apalagi, tokoh-tokoh partai yang menduduki jabatan strategis partai, justru menjadi bulan-bulanan media massa. Semua ini tak lain akibat tudingan bertubi-tubi yang dilakukan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

"Benar saja, Nazaruddin itu seperti bom waktu. Dia memang sudah jadi tersangka pada kasus itu, tapi dia tak mau menanggungnya sendiri. Celakanya, dia justru menyeret rekan-rekannya dalam Partai Demokrat atas sejumlah kasus yang tengah diperiksa dan dikembangkan KPK," jelas Yunarto.

Nama-nama yang disebut Nazaruddin terlibat seperti Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Saan Mustopa, Mirwan Amir, dan Andi Mallarangeng. Meski belum terbukti, tudingan itu sudah cukup membuat Partai Demokrat kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Apalagi, lanjut dia, KPK selaku lembaga yang menangani kasus itu, benar-benar membuktikan bahwa mereka memang benar-benar terlibat. Meski belum divonis secara hukum, masyarakat sudah menjatuhkan vonis moral terhadap partai pemenang pemilu 2009 lalu.

“Harus ada terobosan dan keberanian dalam upaya memperbaiki citranya. Satu di antaranya seluruh kader partai itu harus memiliki kesepakatan untuk memunculkan tokoh baru untuk menggantikan SBY. Tapi hal tersebut relatif sulit, mengingat tokoh-tokoh partai saat ini terseret-seret kasus korupsi," tandas Yunanto.

Dihubungi terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari meminta agar partai politik jangan berbahagia atas apa yang terjadi di Partai Demokrat (PD). ''Parpol-parpol selain PD sangat tidak etis mengumbar pernyataan-pernyataan yang bisa memperuncing suasana internal PD. Apalagi ikut melibatkan diri serta menyudutkan,'' kata dia.

Sebaliknya, lanjut dia, parpol lain harus ikut membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi PD. sehingga dapat membantu menghadapi persoalan kasus hukum yang sedang membelit salah seorang mantan pengurusnya. ''Parpol-parpol selain PD tidak boleh berbahagia atas apa yang terjadi pada PD. Hati-hati dan jangan sombong, karena apa yg terjadi dan dialami PD sekarang ini bisa juga dialami oleh parpol pada waktu berbeda,” imbuh Hajriyanto.

Menurutnya, parpol lain harus meletakkan kasus PD dalam konteks sistem kepartaian di Indonesia yang hendak dibangun. Pasalnya, jika terjadi sesuatu yang fatal pada PD, maka niscaya akan berdampak besar pada sistem kepartaian di negeri ini. “Jika keberadaan salah satu parpol terganggu, pasti akan berakibat buruk pada sistem itu sendiri,” papar dia.(dbs/rob)