Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Krisis BBM
Khawatir BBM Bersubsidi Habis Akhir Tahun, Pemerintah Anggarkan Rp 6 Triliun
Monday 26 Nov 2012 20:00:13
 

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rudi Rubiandini.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Persediaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang dimiliki pemerintah makin menipis. Kalau Pertamina tidak pintar-pintar menyiasatinya sebenarnya stok BBM subsidi tinggal sampai tanggal 22 Desember 2012.

“Sebenarnya stok BBM subsidi itu 40 juta kilo liter lalu oleh DPR dinaikkan menjadi 44,04 juta kilo liter. Namun Pertamina pernah melaporkan ke BPH Migas kelihatannya tidak akan sampai 31 Desember 2012, tapi hanya akan berakhir di 22 Desember 2012. Bisa dibayangkan kalau 8 hari tanpa BBM bersubsidi tanpa premium hanya menggunakan Pertamax maka akan terjadi kerusuhan," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini di gedung KPK, Jakarta, Senin (26/11).

Karena khawatir tidak akan mencukupi hingga akhir tahun, menurut Rudi Pertamina akhirnya harus mencicil pasokan BBM ke SPBU. "Oleh karena itu ada upaya dari Pertamina dan BPH Migas untuk dicicil sedikit-sedikit. Kadang-kadang 2 jam dalam satu hari atau 3 jam dalam satu hari ditahan BBM bersubsidinya, ini untuk mencoba agar orang masuk menggunakan BBM non subisidi," kata Rudi.

Artinya yang bersubsidi akan dikurangi yang BBM non subsidi yang harus diadakan di SPBU. “Dengan begitu keberadaan energi tetap ada, keberadaan bensin tetap ada cuma keberadaan subsidinya saja yang ditahan dalam waktu tertentu dalam beberapa jam saja. Dengan begitu kita bisa menikmati sampai 31 Desember 2012," jelas Rudi.

Sementara itu Pemerintah berencana menambah anggaran subsidi bahan bakar minyak hingga Rp 6 triliun. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan apabila hal itu direalisir, maka akan ada perubahan strategi pengendalian BBM.
(lip6/viva/dbs/bhc/mdb)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah

Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali

SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat

Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga

 

ads2

  Berita Terkini
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah

• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali

• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat

• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga

• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2