JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengandalian Pembangunan (UKP4) memberikan rapor merah yang merata terhadap para menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB II). Pasalnya, kinerja mereka masih mengecewakan.

"Hampir seluruh sasaran program kerja tak tercapai dan memiliki kendala yang sama. Namun, kami tidak bisa menyebutkan berapa persen. Pokoknya, nilai merah itu merata di semua kementerian,” kata Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto keada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (28/9).

Kegagalan mencapai sasaran ini, jelas dia, karena regulasi yang belum memadai, lambatnya pekerjaan, dan koordinasi dengan daerah belum berjalan baik. Sayangnya, ia tidak menjabarkan program kementerian yang bernilai buruk tersebut. "Merahnya karena tidak tercapai. Apa yang direncanakan di awal tahun tidak tercapai. Saya tak bisa sebutkan," ujarnya.

Sementara anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, Ryaas Rasyid menyatakan, pihaknya telah memberikan saran kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera memperbaiki pengelolaan dana bantuan sosial kepada daerah. Pasalnya, banyak terjadi penyimpangan. "Dana-dana bansos harus lebih bisa dirasakan masyarakat," ujarnya.

Dana bansos untuk suatu daerah, lanjut dia, nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Dalam beberapa kasus, dana itu tidak sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dalam bentuk bantuan sosial. Melainkan lebih banyak digunakan untuk kepentingan politik, utamanya di daerah. “Presiden juga menyatakan keprihatinan terhadap sejumlah persoalan ekonomi, seperti tingkat pengangguran dan pemerataan pembangunan,” imbuh dia.

Menurut Ryaas, Presiden SBY dalam waktu dekat akan menyampaikan pidato kebijakan (policy speech) terkait evaluasi kebijakan dan program pemerintah untuk tiga tahun ke depan. Namun, belum secara jelas kapan pidato kebijakan itu akan disampaikan. "Mungkin saja, sebelum tanggal 20 (Oktober)," katanya.

Wantimpres juga telah memberikan masukan kepada Presiden SBY, tapi tidak memberikan masukan tentang perombakan kabinet. Pihaknya hanya mendalami beberapa masalah kinerja pemerintah dalam beberapa bidang. "Ada beberapa masalah di bidang ekonomi untuk ditinjau kembali, termasuk keseimbangan pembangunan wilayah timur dan barat," ungkap Ryaas.(mic/wmr)