JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi I DPR RI mempertanyakan keputusan Israel yang melarang pelancong berpaspor Indonesia atau Warga Negara Indonesia (WNI) memasuki wilayah Israel. Pasalnya, alasan yang dicantumkan Israel tidak rasional. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) diminta untuk mengambil langkah tegas dan mempertanyakan kebijakan ini kepada pemerintah Israel.

"Tidak ada alasan mendasar Israel menolak pemberian visa bagi WNI yang berkunjung ke Kota Yerusalem. Kemenlu secepatnya harus mendesak Israel mencabut larangan tersebut, karena akan ada banyak pihak yang dirugikan, termasuk bisnis biro perjalanan," tegas Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, usai rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyarankan Kemenlu agar sementara ini mencarikan alternatif bagi para turis Indonesia yang ingin berkunjung ke Israel terutama untuk beribadah.

Hal senada dituturkan oleh Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra. Ia pun menilai larangan tersebut tidak rasional. "Hak mereka untuk melarang, tetapi tentu saja harus memiliki dasar hukum yang kuat kenapa mereka melarang. Kalau seperti ini kan harus dipertanyakan. Pemerintah harus menyikapinya secara tegas," ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu menilai, pada dasarnya setiap warga negara di dunia ini bebas bepergian kemanapun, asalkan menggenggam paspor dan visa yang sesuai. Sebelumnya pemerintah Israel menyatakan melarang turis Indonesia berkunjung dan beribadah ke Israel terhitung tanggal 9 Juni nanti.(eps/sf/DPR/bh/sya)