JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi I DPR RI meminta agar KPU dan KPI melaksanakan fungsi pengawasan penyiaran iklan pemilu secara optimal. Untuk itu, KPU dan KPI akan berkoordinasi dengan Bawaslu dan Dewan Pers guna membahas peraturan penyiaran kampanye pemilu di media massa.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kerja Komisi I dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di gedung DPR RI, Jum'at (8/2).

Anggota Komisi I Evita Nursanti menginginkan KPU dan KPI untuk saling berkoordinasi dalam melakukan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye, dan memberikan sanksi tegas kepada yang melanggar. “Kita lihat masih ada iklan partai politik di media massa. Ini masih dilanggar. Ke depan, sanksinya harus dipertegas," kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ketua KPU Husni Kamil Manik berjanji akan menelaah apakah iklan yang memuat tokoh parpol melanggar atau tidak. Sejauh ini, KPU tak bisa memberi sanksi pidana terkait pelanggaran itu. "Sanksinya hanya penghentian kampanye. Kewenangan sudah dijelaskan dalam UU No 8 Tahun 2012 dan PKPU No 1 Tahun 2012," kata Husni.

Husni mengakui, penyiaran kampanye di media massa perlu diatur agar tak memantik sengketa. Apalagi mayoritas media swasta dipunyai politikus. Ekornya, tak jarang media memasarkan kepentingan politis sang pemilik.

"Kami sangat terbantu dengan kerja sama KPI. Tentu ini akan lebih tertib jika ada aturannya," ujar Husni.

Menurut dia, secara umum, aturan kampanye sudah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, juga dalam peraturan KPU (PKPU). Dalam PKPU bahkan lebih spesifik mengatur penyelenggaraan kampanye di media massa.

Ketua KPI Mochamad Riyanto mengaku telah membentuk desk penyiaran besama KPU dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengatur kampanye di media pada 31 Januari lalu. "Kampanye dibolehkan selama 21 hari sebelum masa tenang, 3 hari sebelum Pemilu. Masa tenang tidak boleh iklan media massa dan rapat umum," tutur Husni.

Terkait sanksi untuk media yang melanggar, KPI mengakui, tak punya sanksi berat. Sanksi dari KPI hanya berupa pengurangan durasi jam siaran atau penghentian sementara. Pencabutan izin siaran harus diputuskan pengadilan.(as/dpr/bhc/opn)