Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Densus Tipikor
Komisi III Dukung Wacana Pembentukan Detasemen Khusus Anti Korupsi
Saturday 19 Oct 2013 15:50:53
 

Kabareskrim Komisaris Jenderal (Komjen) Sutarman.(Foto: BeritaHUKUM.com/opn)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi wacana pembentukan (Dentipikor) oleh calon Kapolri Komjen Sutarman dalam salah satu program pemberantasan korupsi kedepan. Menurut Anggota Komisi III DPR-RI, Sarifuddin Sudding sepakat, bila pihak kepolisian akhirnya akan membentuk Densus Tindak Pidana Korupsi (Dentipikor).

Menurut politisi Hanura ini, sebab, lahirnya UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karna dianggap institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan belum efektif dalam peran pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, Sarifuddin Sudding berharap, jika nantinya Dentipikor jika telah dibentuk bisa efektif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Republik Indonesia.

"Nah lalu bagaimana mengefektifkan kepolisian dan kejaksaan itu, maka harus ada terobosan yang baru yang harus dilakukan oleh kepolisian, supaya lebih efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi," kata Sudding, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10).

Namun, Sudding juga menghimbau, jika Dentipikor terbentuk, antar Lembaga hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejakasaan bisa saling berkoordinasi dengan baik. Pasalnya, selama ini DPR belum melihat efektifitas Kepolisian dalam menindak kasus korupsi.

"Makanya Densus Tipikor (Dentipikor) supaya baik dari penyidikannya, baik dari biaya penanganan kasus dan segala macamnya, itu nanti akan kita setarakan oleh institusi KPK," pungkasnya.(lt7/bhc/put)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

 

ads2

  Berita Terkini
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2