JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) untuk segera menyampaikan finalisasi RKA-KL TA 2013 secara rinci sesuai masukan rapat sehingga dapat disepakati untuk dikirim ke Badan Anggaran DPR RI dan Kementerian Keuangan. Selain itu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal diminta untuk mengalokasikan total anggaran untuk pekerjaan jasa konsultasi dalam finalisasi RKA-KL rinci TA 2013.

Demikian kesimpulan rapat yang disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR H. Mulyadi saat memimpin rapat kerja dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Selasa (26/03) di gedung Nusantara DPR.

Agenda rapat kerja tersebut membahas hasil penyempurnaan mekanisme dan kualitas penyaluran program bantuan sosial daerah tertinggal. Selain itu juga menyampaikan hasil inventarisasi terhadap seluruh bantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 serta finalisasi RKA K/L Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2013.

Dalam rapat kerja ini Menteri Negara PDT Ahmad Helmy Faishal Zaini menyampaikan mekanisme bantuan sosial KPDT terhadap masyarakat di daerah tertinggal. “Dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal, KPDT mengalokasikan Bansos untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga mendukung dan berperan aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi dan budaya,” ujar Helmy.

Dasar Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam mengalokasikan Bansos yaitu Midterm Review Prioritas Nasional 10 RPJMN 2010-2014, target RPJMN 2010-2014 Prioritas Nasional 10 dan Isu Strategis Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Selain itu penyaluran Bantuan Sosial untuk penanggulangan kemiskinan dalam bentuk barang kepada kelompok masyarakat dan digunakan dalam pemberdayaan sosial masyarakat melalui transfer uang kepada kelompok masyarakat agar mampu secara mandiri dan bersama-sama meningkatkan produktivitas sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.(wy/dpr/bhc/rby)