Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi VI
Komisi VI DPR Dukung Revitalisasi Industri
Saturday 06 Dec 2014 16:02:22
 

Ilustrasi. Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir (F-PAN).(Foto: iwan armanias/parle/iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI mendukung rencana Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merevitaliasi industri manufaktur dengan melengkapi fasilitas kawasan industri. Rencana tersebut diharapkan tidak sekadar janji-janji kosong.

Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Jumat malam (5/12). “Rencana itu bagus. Merevitalisasi industri harus sesuai dengan apa yang kita cita-citakan,” katanya.

Diakuinya, perbaikan infrastruktur kawasan industri selama ini memang masih lemah. Padahal, Indonesia segera menghadapi persaingan global, MEA, dan AFTA.

“Saya sudah sering mengutip janji-janji Jokowi. Ketika dia jadi presiden, janji-janji tersebut tidak ada yang benar. Ini yang kami ingin klarifikasi kepada pemerintah,” tandas Hafisz. Pemerintah saat ini, sambung Hafisz,

kerap tak mengajak DPR untuk membicarakan kebijaka-kebijakan strategis. Misalnya, kenaikan tarif dasar listrik yang tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR.

Ditambahkan politisi PAN tersebut, rencana revitalisasi kawasan industri jangan sampai tak mendapatkan anggarannya. APBN yang sedang berjalan harus dirubah dahulu untuk mewujudkan rencana ini. “Kami pada

prisipnya sebagai mitra strategis pemerintah di parlemen sangat senang kalau konsep-konsep kerakyatan dijalankan, terutama perbaikan industri dan kawasan.”

Seperti diketahui, Kemenperin berencana merevitalisasi industri manufaktur dengan melengkapi fasilitas kawasan, seperti membangun rumah susun dan sekolah bagi keluarga buruh di kawasan industri. Selain itu, akan dibangun pula fasilitas kesehatan, jalan tol, jalur kereta api, dan pelabuhan menuju kawasan industri.

Sementara itu soal rencana membangun 13 kawasan industri di luar Jawa dan 2 kawasan di pulau Jawa sendiri, Hafisz menyatakan persetujuannya. Bahkan, bila perlu lebih dari itu. Basis industri nasional sudah tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga.

“Pemerintah harus menjelaskan anggarannya dari mana dan pola kerja samanya seperti apa. Silakan pemerintah kalau punya rencana, mari kita bicara baik-baik. Kami sangat mendukung sepenuhnya, sepanjang itu untuk rakyat,” ujar Hafisz mengakhiri perbincangan.(mh/dpr/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Komisi VI
 
  Pembentukan Lembaga OSS Dinilai Langgar Undang-Undang
  Pemerintah Harus Konsekuen Laksanakan Undang-Undang
  Jangan Habiskan Uang Negara Untuk Pencitraan
  Meningkatkan Industri Nasional dengan Pendidikan Vokasi
  Komisi VI Temukan Indikasi Kecurangan PT Dirgantara Indonesia
 
ads1

  Berita Utama
Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031

 

ads2

  Berita Terkini
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031

• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2