Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Bansos
Komisi VIII: Data Bantuan Sosial Masih Semrawut
2022-02-11 01:58:49
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai program bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah selama ini masih bermasalah pada data penerima bantuan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, persoalan krusial ini selalu jadi perdebatan antara pemerintah dan DPR RI.

"Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih semrawut dan selalu menjadi perdebatan kita. Kami ingin memastikan PPKS itu selesai dengan baik. Kalau PPKS tidak selesai dengan baik, maka program sosial menjadi sia-sia," kata Marwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI menggelar pertemuan dengan Wali Kota Padang, di Padang, Sumatera Barat, Rabu (9/2).

Marwan mengungkapkan, banyak bantuan sosial sama sekali tidak ada penerimanya, karena persoalan data yang salah. Ada yang sudah meninggal, pindah rumah, dan penerima yang tidak ditemukan. Bila saja ada satu juta orang atau keluarga se-Indonesia, lanjutnya, dikali empat juta program yang dikucurkan dalam satu tahun, bisa menjadi Rp40 triliun bantuan uang yang sia-sia lantaran datanya semrawut.

"Sementara di pihak lain, ada masyarakat yang riil menuntut ke wali kota dengan kondisinya yang tidak layak, tapi tidak masuk menjadi penerima bantuan sosial," tutur Marwan. Pihaknya menyampaikan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pondasi kesejahteraan sosial juga perlu diperbaiki. DTKS itu meliputi PPKS, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).(mh/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Bansos
 
  Komisi VIII: Data Bantuan Sosial Masih Semrawut
  HNW Ingatkan Mensos Tidak Tabrak Aturan Penyaluran Bansos
  HNW Prihatin Sebanyak 31.624 PNS Jadi Penerima Bansos
  HNW Ingatkan Kewajiban Negara Untuk Sejahterakan Rakyat
  Ketua Komisi III Lebih Sakti dari Mantan Wakil Ketua DPR?, Begini Kata Pakar Hukum
 
ads1

  Berita Utama
Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Dipilih Ribuan Warganet, Firli Tak Mau Terganggu Isu Capres

Netty Aher Minta Kebijakan Pembelian Kebutuhan Dasar Pakai Aplikasi Dievaluasi

Ketua DPR Dicurhati Nelayan di Cirebon: Sulitnya Solar, Asuransi, hingga Pembangunan 'Jetty'

Legislator Sebut UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi

Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2