Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Rokok
Komunitas Kretek Mengecam Dukungan RPP Tembakau
Tuesday 10 Jul 2012 14:21:15
 

Ilustrasi, Massa pendemo RPP Tembakau (Foto: Ist)
 
Berita HUKUM - JAKARTA, Sikap Komunitas Kretek mengecam keras tindakan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI). Sebabnya, sekelompok orang yang menamakan AMTI tersebut melakukan dukungan dan mendorong pemerintah agar segera mengesahkan RPP Tembakau.

Abhisam, koordinator Komunitas Kretek, menjelaskan, AMTI merupakan alat perusahaan rokok putih yang sudah dimiliki Amerika, dan menguasai 30% pasar perokok Indonesia. Sementara, beberapa pasal dalam RPP Tembakau sangat menguntungkan perusahaan rokok putih. Misalnya pada pasal 12. Pasal ini mewajibkan pembuktian keamanan bagi bahan tambahan pada produk tembakau.

Bagi rokok putih yang komposisinya simpel, ini nyaris bukan masalah. Tapi bagi kretek yang mengandung bahan tambahan mulai dari cengkeh, saus, hingga rempah-rempah khusus, sudah tentu pasal ini menjadi momok.

Pertama adalah kewajiban pembuktian pra-produksi yang memakan ongkos tinggi, dan ongkos tinggi ini akan berkonsekuensi pada kenaikan harga eceran. Kedua, jamak diketahui bahwa saus adalah resep rahasia yang hanya diketahui oleh masing-masing pabrik. Jika aturan pembuktian keamanan bahan tambahan diberlakukan, otomatis masing-masing produsen kretek dipaksa membuka rahasia dapur mereka.

"Akhirnya semakin terbukti, korporasi-korporasi asinglah yang diuntungkan oleh RPP Tembakau. Dalam hal ini industri farmasi, juga perusahaan rokok putih yang suaranya diwakilkan pada AMTI," papar Abhisam, Koordinator Nasional Komunitas Kretek, di Jakarta, melalui rilis yang diberikan kepada pewarta BeritaHUKUM.com, (9/7).

Sementara itu, Zulvan Kurniawan, Koordinator KNPK (Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek), menegaskan bahwa hanya di kulitnya saja AMTI bisa mengklaim diri sebagai wakil masyarakat tembakau. Selebihnya, mereka hanya segelintir pengampu kepentingan pabrik rokok putih asing, yang tidak memiliki akar ke basis massa petani tembakau yang sesungguhnya (bhc/frd).



 
   Berita Terkait > Rokok
 
  Kritik Regulasi Rokok Elektronik dan Tembakau, UU Kesehatan Diuji
  Kendalikan Konsumsi, Kenaikan Pajak Produk Rokok Elektronik Berlaku 1 Januari 2024
  Cukai Rokok Elektrik Perlu Diatur UU
  Raih Penghargaan WHO, Gerakan Tembakau Muhammadiyah Diapresiasi Pimpinan Pusat
  Kenaikan Tarif Cukai Rokok Jangan Mematikan Usaha Rakyat
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja

Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2