Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pangan
Kondusifitas Jelang Pemilu 2019 Berpengaruh Pada Swasembada Pangan
2018-11-23 16:08:17
 

Ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Tengah, Kholiq Arief saat memberikan pendapatnya.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Stabilitas ketersedian pasokan pangan khususnya beras dapat dikategorikan dalam kondisi yang baik, salah satunya dipengaruhi juga oleh situasi keamanan negara yang kondusif, terlebih dalam tahun politik jelang Pemilihan Umum 2019.

Demikian disampaikan Ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Tengah, Kholiq Arief dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/11).

"Hampir semua kegiatan petani itu sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang ada di Indonesia, contoh suatu daerah tidak aman situasi untuk mengirim bahan pangan juga tidak bagus," ujar Kholiq.

Kholiq menyebutkan, situasi keamanan negara jika tidak kondusif dapat berpengaruh pada aktifitas sehari-hari dari para petani dan juga pihak-pihak terkait lainnya.

"Harga-harga pupuk juga mungkin tidak stabil, namun sebaliknya siapa pun yang berkompetensi dalam Pileg (Pemilu Legislatif) maupun Pilpres (Pemilu Presiden) bisa menjaga kondusifitas dengan bagus, maka petani bisa berproduksi. Swasembada beras di Jawa Tengah pun bisa dijaga," kata dia.

Oleh karena itu, Kholiq menyarankan baik pemilih maupun orang yang dipilih bertindak cerdas. Argumentasi atau isu-isu yang disampaikan ke masyarakat oleh calon wakil rakyat maupun kepala negara, hendaknya yang berdasarkan data, sehingga tak menimbulkan kegaduhan.

"Dengan begitu, selain bisa berproduksi pangan dengan baik, para petani mampu mendistribusikannya bagus. Ya secara langsung kita bisa menjamin stabilitas pangan nasional," kata dia.(bh/mos)



 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Aparat Penegak Hukum Didesak Turun Tangan Investigasi Kasus Mafia Pangan
  Ansy Lema: Bapanas Harus Bereskan Carut-Marut Pangan Nasional
  Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Pemerintah Diminta Lebih Waspada
  Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Krisis Pangan
  Harga Pangan Belum Stabil, Andi Akmal Pasluddin Tegaskan Pemerintah Segera Kerja Optimal
 
ads1

  Berita Utama
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2