Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
COP
Konferensi Iklim PBB di Doha, Qatar Pada 26 November Hingga 7 Desember 2012
Monday 26 Nov 2012 23:21:17
 

Suasana acara Konferensi Iklim PBB di Doha, Qatar yang diadakan Pada 26 November Hingga 7 Desember 2012.(Foto: Ist)
 
DOHA, Berita HUKUM - Greenpeace menyerukan pemerintah untuk membangun secara nyata terhadap perubahan iklim yang sudah mencengkeram planet ini. Dan harus mengambil tindakan segera untuk menghindari bencana pemanasan global.

Oleh sebab itu, pemerintahan Doha harus:

1. Menyetujui untuk melanjutkan Kyoto, tutup secara hukum dan mengikat emisi gas rumah kaca yang pertama pada periode akhir tahun ini.

2. Tidak membawa kelebihan hak emisi atau alokasi udara panas' yang memungkinkan pemerintah untuk mencari jalan keluar dari tindakan iklim yang nyata ini.

3. Meningkatkan ambisi untuk tahap berikutnya, yaitu dengan mengadopsi roadmap menuju kesepakatan global yang mengikat secara hukum pada tahun 2015 mendatang.

4. Membantu membawa sebuah revolusi energi dari yang kotor menjadi yang dapat membersihkan energi.

5. Memastikan bahwa jendela pendanaan hutan didirikan dalam Dana Iklim Hijau untuk menjamin pendanaan yang memadai, dan juga dapat diprediksi untuk menghentikan pengerusakan hutan di negara berkembang.

Informasi lebih lanjut:

A. Uraian yang harus dijabarkan dari Greenpeace:

1. Apa yang dibutuhkan dari 18 negosiasi iklim COP di Doha?

2. Revolusi apa yang dapat menciptakan energi di masa depan yang terbarukan supaya bersih?

3. Cara Menangani secara baik untuk Hutan di Doha?

4. Apa kegunaan REDD + dalam Jendela Iklim Hijau?

5. Perlindungan apa yang kuat untuk memastikan hasil yang terukur pada REDD +?

6. Apakah REDD +: "Nasional" versus "sub-nasional" adalah sebuah pendekatan?.(gp/bhc/opn)



 
   Berita Terkait > COP
 
  Menolak Solusi Palsu, Menuntut Keadilan Iklim
  Berbicara Dalam Forum Steering Committee Meeting C40, Gubernur Anies Usulkan 3 Agenda Untuk Forum COP26
  COP23, Menteri LHK: Perhutanan Sosial Menjadi Perhatian Dunia
  2016 Tahun Transisi Ekstrem dari Pembicaraan ke Aksi Iklim
  Rencana Indonesia untuk Hutan dan Energi Menghianati Semangat Kesepakatan Paris
 
ads1

  Berita Utama
MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

 

ads2

  Berita Terkini
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2