YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Korupsi merupakan kejahatan yang berdampak bagi kestabilan ekonomi suatu negara. Indonesia sendiri merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar kedua setelah Philipina di Asia. Sedangkan pelaku korupsi di Indonesia merupakan aktor politik yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat.

Demikian disampaikan mantan penasehat KPK RI Abdullah Hehamahua dalam Seminar Nasional "Pengaruh Dinamika Politik 2014 Terhadap Ekonomi Indonesia", Sabtu (18/05) di Ruang sidang AR. Fakhruddin A Lantai 5 Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Seminar yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi (FE) UMY ini dihadiri pula oleh Prof. Dr. Suhardi, M.Sc. selaku aktifis partai politik, Wakil Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah Ahmad Ma'ruf, , dan Lilik Syaiful Ahmad. SP selaku Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (HIPMI DIY)

Abdullah menjelaskan bahwa perilaku korupsi dilakukan oleh para politisi Indonesia yang membuat tujuan dari Indonesia saat ini belum bisa tercapai. "Hal ini disebabkan politisi tersebut hanya bertujuan kepada partai politiknya saja, sehingga tujuan dari negara kita yang sudah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa tujuan negara kita adalah kesejahteraan, cerdas, rasa aman, damai, dan tentram itu semakin hari semakin jauh saja," jelasnya.

Hehamahua yang juga aktifis Muhammadiyah di PCIM Malaysia ini menuturkan bahwa, korupsi akan membuat kestabilan ekonomi kita akan semakin terpuruk melihat persaingan global saat ini. "Jika korupsi semakin merajalela akan membuat banyaknya hutang luar negeri yang tidak bisa kita bayar, selain itu kemiskinan di Indonesia juga tidak akan pernah usai, dan juga banyaknya perusahaan asing yang menguasai perekonomian kita," tuturnya.

Selain itu, menghadapi pemilu 2014 kita harus benar-benar kritis memilh para pelaku politik tersebut. "Hanya ada di Indonesia, seorang anggota aktif Dewan Perwakilan Rakyat ditangkap KPK karena kasus korupsi. Sehingga menjadi pekerjaan kita untuk benar-benar selektif dalam memilih karena saat ini partai-partai yang dianggap bersih dari korupsi pun melakukan kejahatan yang merugikan negara ini," imbuhnya.

Disisi lain Suhardi yang merupakan aktifis partai politik menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang sudah digariskan makmur. "Kemiskinan adalah dampak dari kebijakan politik yang menyebabkan kasus korupsi terjadi di seluruh lini masyarakat Indonesia," tegasnya.

Suhardi memaparkan berpolitik adalah bagaimana merubah nasib. "Merubah nasib yaitu nasib bangsa, yaitu merubah nasib orang lain menjadi lebih baik
daripada dirinya, sehingga memang politik perlu karena bagian dari negara ini namun bagaimana kita melakukannya sesuai dengan tujuan bangsa kita dan tidak akan membahayakan stabilitas negara," paparnya.(mhd/bhc/rby)