Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Rupiah
Kritik dan Tertawai Cetak Uang Braille, TKN Jokowi - Ma'ruf Sangat Below Standar Pengetahuan
2018-11-19 23:58:56
 

Ilustrasi. Arief Poyuono sebagai Wakil Ketua Umum DPP Gerindra.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pembuatan uang Braille bagi penyandang cacat mata atau tidak bisa melihat, yang akan dicetak uang Braile tersebut bagi penyandang tuna netra saat pemerintahan Prabowo-Sandi jika nanti menang merupakan perintah Konstitusi, yang tertera dalam UUD 1945 yaitu kewajiban negara melindungi dan melayani warga negaranya, demikian kemuka Arief Poyuono Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, terkait pernyataan Hasyim Djoyohadikusumo, Adik daripada Prabowo Subiato Capres 2019.

Dalam benaknya, Dirinya merasa heran, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Maruf Amin yang nyinyir dan terkesan rada pilon, mengatakan kalau menganggap lucu pernyataan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo yang akan memproduksi uang kertas braille bila Prabowo berkuasa," timpal Poyuono, Senin (19/11).

Adapun perbedaan cetakan uang kertas yang tidak dilengkapi dengan huruf Braille dengan uang kertas yang non Braille dalam tampilannya. "Jadi maaf ya, ini menunjukkan kalau tim kampanye nasional Joko Widodo - Maruf Amin yang mengkritik dan mentertawai terkait uang Braille sangat below standar pengetahuannya," cetus Poyuono.

Kemudian pencetakan mata uang rupiah dilengkapi huruf braille merupakan sebuah pemenuhan hak bagi warga negara penyandang cacat yang difabel, lanjut Arief Poyuono menerangkan.

Disamping itu, bahwa pencetakan uang braile juga merupakan sebuah bentuk layanan publik bagi warga negara Indonesia yang penyandang disabilitas adalah kelompok yang paling rawan terperangkap ke dalam 5 komponen eksklusif sosial yang dikemukakan oleh Pirson, yaitu kemiskinan, pengangguran, lemahnya jaringan sosial, lingkungan fisik dan layanan publik atau swasta. "Yang selama ini oleh Pemerintahan Joko Widodo tidak pernah diberikan pelayanan dengan baik sebagai tanggung jawab negara," jelas Poyuono.

Sebenarnya, pendapat Hasyim tersebut karena sejak dahulu itu, 2016, itu uang rupiah kita itu sudah bisa dikenali oleh kaum disabilitas. Jadi itu diraba pun kaum disabilitas sudah tahu, berapa sebenarnya harga atau nilai dari uang rupiah tersebut.

"Dari mana bisa penyandang difabel mengenali uang kertas atau logam dalam bentuk rupiah, sedangkan di uang kertas dan logam rupiah tidak ada huruf braille atau cetakan dot nya yang menandakan besaran uang rupiah tersebut," ucapnya.

Padahal, utaranya menjelaskan di Inggris, Amerika Serikat, Kanada. Dan banyak negara mata uang yang mereka cetak itu ada hurup-hurup Braille dalam bentuk hurup hurup dot.

"Bahkan seperti baru-baru ini Inggris mencetak mata uang kertas Pounsterling Braille," paparnya.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2